KalbarOke.Com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara tegas menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi anggaran tahun 2026. Hal ini disampaikan usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Jumat (2/1/2026), guna menghindari keterlambatan program seperti yang terjadi pada tahun 2025.
“Kepala dinas, kepala Badan, yang menerima DPA, saya berharap segera dipelajari, dicermati, dan dilaksanakan. Yang tidak jelas silakan dikoordinasikan,” tegas Edi Rusdi Kamtono. Ia menekankan bahwa APBD adalah investasi vital bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga.
Edi mengingatkan para ASN untuk bekerja dengan semangat pelayanan prima dan keikhlasan. Dirinya tidak ingin ada permasalahan hukum di kemudian hari yang muncul akibat kelalaian atau kesalahan administratif dalam menjalankan program pembangunan.
Di tengah efisiensi anggaran dari pusat, Pemkot Pontianak melakukan realokasi anggaran dengan tetap memprioritaskan layanan langsung kepada masyarakat. OPD dituntut untuk lebih inovatif agar program tetap berjalan optimal meski dalam kondisi keuangan yang terbatas.
Selain fokus pada anggaran baru, Wali Kota mengingatkan bahwa laporan pertanggungjawaban tahun 2025 akan segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Januari. Seluruh administrasi pengadaan barang dan proyek fisik harus dirapikan dan dipastikan berfungsi dengan baik.
“Saya minta untuk dirapikan administrasi, kalau pengadaan dicek barangnya, apakah tersedia, berfungsi atau tidak, dan untuk proyek harus dituntaskan,” ujarnya. Kesiapan data menjadi kunci agar opini laporan keuangan pemerintah daerah tetap terjaga kualitasnya.
Memasuki Januari 2026, Edi juga memberikan catatan serius terkait mitigasi bencana, khususnya ancaman banjir rob. Ketinggian air diperkirakan akan mencapai puncaknya hingga 2 meter, lebih tinggi dibandingkan kondisi Desember 2025 yang mencapai 1,8 meter.
Selain masalah banjir, ia menyoroti tingginya angka kebakaran rumah yang mencapai 87 kasus sepanjang tahun lalu serta angka kecelakaan lalu lintas. Hal-hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran dinas terkait untuk meningkatkan proteksi dan pengawasan di lapangan.
Wali Kota berharap tahun 2026 menjadi momentum perubahan bagi Kota Pontianak melalui kerja yang lebih profesional. Sinergi antar OPD diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan potensi bencana alam secara lebih taktis dan terukur.
Ringkasan Berita
• Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan DPA 2026 dan meminta seluruh OPD segera menjalankan program pembangunan tanpa menunda-nunda pada Jumat, 2 Januari 2026.
• Edi meminta seluruh administrasi tahun 2025 dirapikan segera karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan melakukan audit pada akhir Januari ini.
• Pemkot Pontianak melakukan realokasi anggaran sebagai langkah efisiensi terhadap kebijakan pusat, dengan tetap memfokuskan pendanaan pada layanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga.
• Catatan evaluasi tahun 2025 mencakup 87 kasus kebakaran rumah dan angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi, yang menjadi prioritas perbaikan kinerja di tahun 2026.
• Wali Kota mengimbau kewaspadaan terhadap potensi banjir rob di Januari 2026 yang diprediksi mencapai ketinggian 2 meter, lebih tinggi dari bulan sebelumnya.
