KalbarOke.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak hanya berperan sebagai pengelola anggaran negara, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan fiskal yang menentukan arah perekonomian nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia pada Rabu (26/11).
Dalam paparannya, Suahasil menekankan tiga fungsi utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi—tiga pilar yang memastikan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah berbagai tantangan global.
APBN sebagai Penjaga Stabilitas Ekonomi
Suahasil menjelaskan bahwa salah satu peran vital APBN adalah menjaga stabilitas perekonomian, terutama saat terjadi guncangan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal yang responsif dan berprinsip countercyclical policy, APBN mampu menahan dampak negatif siklus ekonomi seperti inflasi berlebihan atau potensi resesi.
“Tugas kita adalah mengatur kebijakan fiskal. Ngumpulin duit negara dari pajak, kepabeanan, cukai, dan pembayaran masyarakat. Lalu mengeluarkannya untuk belanja negara, transfer ke daerah, dan kebutuhan kementerian/lembaga. Jadi APBN adalah komponen penting dalam ekonomi,” ujar Suahasil.
Dengan peran ini, APBN menjadi instrumen utama yang menjaga agar perekonomian tetap stabil dan masyarakat terlindungi dari gejolak makroekonomi.
Mendorong Transformasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Selain sebagai penjaga stabilitas, APBN juga berfungsi sebagai motor pembangunan melalui pengalokasian sumber daya pada sektor-sektor strategis. Pemerintah menggunakan APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penguatan industri prioritas, dan berbagai program yang mendorong peningkatan produktivitas nasional.
Menurut Suahasil, kebijakan ini dirancang agar transformasi ekonomi Indonesia berjalan berkelanjutan dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Mewujudkan Pemerataan dan Keadilan Sosial
Fungsi ketiga APBN yang tak kalah penting adalah distribusi kesejahteraan. Melalui berbagai program perlindungan sosial, subsidi, serta transfer ke daerah, pemerintah berupaya menekan ketimpangan dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok rentan.
Kebijakan fiskal tersebut, kata Suahasil, tidak hanya menyasar kepentingan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif bagi generasi mendatang.
Menatap Masa Depan Ekonomi Indonesia
Wamenkeu menegaskan bahwa Kemenkeu akan terus memastikan kebijakan fiskal berjalan seimbang, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan baru. Dengan peran APBN yang semakin strategis, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan nasional. (*/)
