KalbarOke.com – Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas Djiwandono, menyuarakan keprihatinan mendalam atas tantangan pembiayaan perubahan iklim global saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS, Sabtu 5 Juli 2025, di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini menjadi ajang penting sebelum digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17.
Dalam pertemuan tersebut, Wamenkeu Thomas mewakili Menkeu Sri Mulyani dan menyoroti bagaimana negara-negara berkembang semakin kesulitan mengakses dana iklim karena bergesernya
prioritas negara-negara maju. Ia menekankan pentingnya kolaborasi negara-negara BRICS untuk memperkuat sektor keuangan berkelanjutan dan mempercepat aksi nyata dalam pendanaan iklim.
“Pendanaan iklim kini menghadapi tantangan serius. Karena itu, inisiatif BRICS menjadi vital untuk menjaga momentum transisi energi dan pembangunan hijau yang adil,” ujar Thomas.
Forum tersebut juga membahas langkah konkret seperti pembentukan New Investment Platform, BRICS Multilateral Guarantee, serta Infrastructure Information Hub untuk mendorong mobilisasi dana lintas negara anggota.
Deklarasi Rio: Seruan Bersama untuk Dunia yang Lebih Adil
Puncak forum berlanjut dalam KTT BRICS ke-17, Minggu 6 Juli, dengan mengusung tema besar “Memperkuat Kerja Sama Selatan-Global untuk Tata Kelola yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam Deklarasi Rio, negara-negara BRICS memperkuat komitmen terhadap Perjanjian Paris dan menuntut pembiayaan iklim yang adil serta aksesibel bagi negara berkembang.
Selain isu iklim, deklarasi juga menegaskan sikap tegas BRICS terhadap krisis global: Desakan penghentian agresi militer Israel dan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Kecaman terhadap serangan ke Iran. Ajakan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Ukraina. Serta penegasan prinsip “African solutions to African problems” untuk stabilitas kawasan Afrika.
Dorong Reformasi Global dan Kedaulatan Teknologi
BRICS turut mendorong reformasi besar terhadap sistem keuangan internasional, termasuk IMF dan Bank Dunia, agar lebih inklusif dan merepresentasikan realitas ekonomi baru. Peluncuran BRICS Grain Exchange menjadi simbol penguatan kedaulatan pangan dan ketahanan rantai pasok global.
Tak ketinggalan, kerja sama dalam bidang teknologi juga diperkuat melalui penandatanganan BRICS Leaders’ Statement on Global AI Governance. Pernyataan itu menolak fragmentasi internet dan mendorong pembangunan teknologi yang aman, inklusif, dan berdaulat.
Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh BRICS
Salah satu sorotan penting dari KTT kali ini adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, bergabung bersama Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan sebagai mitra baru.
Langkah ini dinilai sebagai tonggak penting bagi Indonesia dalam memperluas peran di kancah global serta memperkuat solidaritas dengan negara-negara Global South.
Dengan deklarasi dan langkah konkret ini, BRICS menegaskan dirinya bukan sekadar aliansi ekonomi, melainkan kekuatan moral yang menyerukan dunia yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. (*/)
Artikel ini telah dibaca 26 kali
