KalbarOke.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi penegakan hukum dengan Bareskrim Polri melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kesepakatan ini diteken di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
PKS ditandatangani oleh Pejabat Sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Bareskrim Polri Syahardiantono. Kerja sama ini merupakan pembaruan dari perjanjian serupa yang ditandatangani kedua lembaga pada Oktober 2020.
Dalam kesepakatan terbaru tersebut, ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, koordinasi penanganan tindak pidana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung.
OJK menilai penguatan kolaborasi ini penting untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional, sekaligus mempertahankan kepercayaan publik. Sinergi dengan aparat penegak hukum dinilai krusial mengingat semakin kompleksnya kejahatan di sektor jasa keuangan, termasuk yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Melalui PKS ini, OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen mengedepankan langkah preventif dan represif sesuai ketentuan perundang-undangan. Kerja sama ini juga diharapkan mempercepat proses koordinasi antarlembaga, meningkatkan efektivitas penanganan perkara, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan keuangan.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan modus kejahatan yang kian canggih. (*/)
