KalbarOke.com — Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi Kalimantan Barat (GMKD Kalbar) menggelar demonstrasi di DPRD Kalimantan Barat dan kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem, Senin, 19 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan dua persoalan: penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali memicu kabut asap serta desakan klarifikasi atas informasi di media sosial mengenai dugaan persoalan yang dikaitkan dengan seorang anggota DPRD Kalbar dari Fraksi NasDem.
Ketua GMKD Kalbar, Mujid, mengatakan aksi itu merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan agar karhutla tidak terus menjadi persoalan tahunan di Kalimantan Barat.
Menurut Mujid, kabut asap berdampak terhadap masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi dan balita hingga warga lanjut usia. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan perencanaan jangka panjang, pengawasan berkelanjutan, dan koordinasi antarlembaga.
“Persoalan ini harus ditangani secara serius oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Karhutla sudah menjadi agenda tahunan. Yang kami tekankan adalah bagaimana pemerintah melakukan upaya mitigasi agar pada tahun-tahun berikutnya bencana ini tidak semakin parah,” ujar Mujid.
Mahasiswa Minta Data Titik Panas Dibuka
Selain mendesak penguatan mitigasi, GMKD Kalbar meminta instansi terkait menyampaikan data penanganan karhutla secara transparan. Informasi mengenai titik panas atau hotspot, perkembangan pemadaman, dan kondisi terkini di lapangan dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui situasi sebenarnya.
Mujid menilai laporan penanganan bencana harus sesuai dengan kondisi faktual. Keterbukaan data diperlukan terutama ketika masyarakat masih merasakan dampak kabut asap, meskipun berbagai upaya penanganan telah dilakukan.
“Kami meminta transparansi data. Jangan sampai laporan yang disampaikan seolah-olah persoalan sudah tertangani, tetapi kenyataannya masih ada titik panas yang berdampak terhadap masyarakat,” katanya.
GMKD Kalbar juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan pengawasan di wilayah rawan kebakaran, serta menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan hukum.
Bagi mahasiswa, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kegiatan pemadaman. Pemerintah juga perlu menunjukkan upaya pencegahan yang konsisten agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan kabut asap setiap tahun.
Desak NasDem Klarifikasi Informasi di Media Sosial
Persoalan kedua yang disuarakan GMKD Kalbar berkaitan dengan informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang, peredaran narkotika, serta persoalan pribadi yang dikaitkan dengan seorang anggota DPRD Kalbar dari Fraksi NasDem, daerah pemilihan Kota Pontianak.
Mujid meminta Partai NasDem, khususnya pengurus tingkat wilayah, memberikan klarifikasi dan melakukan penelusuran internal sesuai mekanisme organisasi. Menurut dia, kejelasan diperlukan agar informasi yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga legislatif.
“Kami mendesak pihak terkait, termasuk Partai NasDem, untuk memberikan kejelasan atas informasi yang berkembang. Jika dugaan tersebut benar dan terbukti, kami berharap ada tindakan tegas sesuai aturan. Namun, jika tidak benar, pihak terkait harus memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat,” ujar Mujid.
GMKD Kalbar juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi tersebut apabila terdapat laporan dan bukti yang memenuhi persyaratan hukum.
Meski demikian, Mujid menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum melalui verifikasi dan pembuktian yang sah. Ia meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah.
Sikap tersebut penting karena dugaan yang menyangkut pejabat publik memiliki konsekuensi terhadap reputasi individu maupun lembaga yang diwakilinya. Klarifikasi dan pemeriksaan melalui mekanisme yang tepat diperlukan untuk membedakan informasi yang beredar dari fakta yang telah terkonfirmasi.
Ancam Kembali Turun ke Jalan
Mujid mengatakan GMKD Kalbar akan terus mengawal tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut. Mahasiswa menunggu tanggapan pemerintah, DPRD Kalbar, dan Partai NasDem atas persoalan yang mereka suarakan.
Ia memperingatkan, GMKD Kalbar berpeluang kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
“Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan melakukan tindak lanjut, bahkan turun aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak. Kami ingin pemerintah serius menangani karhutla dan wakil rakyat, khususnya yang mewakili masyarakat Kota Pontianak, dapat memberikan contoh yang baik,” katanya.
GMKD Kalbar menyatakan penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari peran mahasiswa dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan kinerja lembaga publik. Mereka berharap tuntutan terkait karhutla maupun permintaan klarifikasi memperoleh jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga bahan berita ini diterima, belum terdapat tanggapan resmi dari DPRD Kalbar, DPW Partai NasDem Kalimantan Barat, anggota DPRD yang dimaksud, maupun instansi penegak hukum terkait tuntutan mahasiswa. Informasi yang beredar di media sosial tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. (J-Mus)
