Pontianak – Kabar tentang Debat Pilkada Kapuas Hulu yang akan digelar di Jakarta mendapat sorotan. Menurut Gunawan dari Masyarakat Peduli Penyiaran Kalimantan Barat, kebijakan tersebut dianggap tidak efisien dan tidak efektif. “Padahalkan kita tau di Kalbar ada sejumlah TV lokal”, tegasnya.
Sebagaimana diberitakan salah satu media, KPU Kapuas Hulu akan menggelar Debat Pilkada 2020 di Jakarta di salah satu stasiun televisi swasta. Menurut Ketua KPU Kapuas Hulu Achmad Yani dipilihnya TV Jakarta dengan alasan bisa diakses seluruh masyarakat.
“Setau saya sejumlah TV lokal di Kalbar juga siarannya juga mampu menjangkau masyarakat melalui satelit, streaming, antena UHF dan lain lain”, Gunawan menjelaskan.
Menurut Gunawan, KPID Kalbar harusnya merespon kebijakan debat yang dilakukan KPU Kapuas Hulu di Jakarta. Karena seperti kita ketahui lembaga KPID berperan dalam pengembangan lembaga penyiaran lokal yang ada di wilayah kerjanya.
“Kalau debatnya di Jakarta berarti itu wilayahnya KPID Jakarta dong. Inikan Debat di Kalbar bukan DKI. Lagi pula di Musim pandemi seperti sekarang aneh apabila KPU malah menggiring paslon Pemilukada ke Daerah yang justru rawan pandemi Covid-19, Saya rasa itu sangat berisiko dan perlu ditinjau ulang”, cetusnya.
Wakil Direktur Ruai, TV Ivie Abas di Pontianak mengatakan, Debat di Jakarta yang dilakukan oleh KPU Kapuas Hulu mungkin sudah dipertimbangakan dengan matang. “Semoga saja Debat berjalan lancar dan sukses dan dapat ditonton oleh Khalayak luas, khususnya masyarakat Kapuas Hulu”, ungkapnya.
Sementara itu menurut Kepala Bagian Kerjasama Programming PONTV Deli Borneo, terkait akses penyiaran sebenarnya lebih ke masalah teknis. Dia mengatakan sejumlah TV di Kalbar memiliki kualifikasi untuk memenuhinya. Bahkan Deli mengaku terkait Debat mereka di PONTV sebenarnya juga sudah menawarkan jasa penyiaran kepada tujuh KPU yang menggelar Pilkada di Kalbar, termasuklah Kapuas Hulu.
“Sudah Kami jelaskan terkait spek tehnis, biaya dan segala macam. Atau bisa jadi pertimbangan KPU Kapuas Hulu untuk debat di Jakarta lebih efisien (murah) secara anggaran barangkali?”, ujarnya.
Karena setau Deli dalam penggunaan anggaran negara ada pakem atau aturan yang mengikat. Mulai dari administrasi, efisiensi, dan efektivitas. “Tapi sebagai penyelenggara negara tentu mereka (KPU) yang lebih mengerti, karena kan nanti akan ada pemeriksaan atau audit dan sebagainya”, jelas Deli.
Ketua KPID Kalbar Iwan Kurniawan, ST saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah menyarankan kepada KPU yang menggelar pilkada agar memberdayakan lembaga penyiaran lokal agar terberdaya SDM dan pengembangan lembaga penyiaran di daerah ini. “Kami berharap KPU memperimbangkan saran kami untuk ikut memajukan penyiaran lokal di daerah ini melalui sosialiasi iklan dan lain lain termasuk lah debat”, jelasnya.
Sebelumnya Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan mengingatkan tujuh KPU Kabupaten di Kalbar yang menggelar Pilkada agar berhati hati dalam menggunakan anggaran. Prinsip transparan, efisiensi dan akuntabel harus dikedepankan. “Karena nanti pertanggungjawaban penggunaan anggaran akan diaudit”, pinta Ramdan. (Sep/03)
Artikel ini telah dibaca 3438 kali
