Pontianak – Massa menamakan diri Aliansi Desa Kabupaten Landak menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (8/10) Siang. Mereka menilai sejumlah kebijakan Gubernur Kalbar Sutarmidji diskriminatif.
Para demonstran menyampaikan tindakan diskriminatif yang dilakukan Gubernur Kalbar Sutarmidji di antaranya, APBD Kabupaten Landak dan Bengkayang tidak dicairkan, pemberhentian Sekda Kalbar M Zeet Asovie yang dinilai mereka karena masalah pribadi. Kemudian kebijakan Sutarmidji dalam pembangunan daerah yang dinilai diskriminatif dan sepihak.
Suasana sempat memanas saat Sutarmidji urung menemui para demonstran yang dijaga ketat Polisi, TNI, dan Satpol PP. Namun kondisi tetap terjaga hingga massa memutuskan untuk membubarkan diri. Sebelum bubar, koordinator aksi sempat mengancam akan kembali menggelar aksi dengan masa yang lebih banyak. Menanggapi aksi pengunjuk rasa, Gubernur Kalbar Sutarmidji membantah semua tudingan yang disampaikan.
”Jika mau mengetahui apakah saya berpihak atau tidak, lihatlah APBD 2019 nanti. Penyusunan APBD 2019 nanti baru dilihat, berpihak atau nggak. Yakinlah bahwa saya menjadi Gubernur untuk semua masyarakat Kalimantan Barat, tidak kebijakan yang diskriminatif,” jelasnya.
Sedangkan masalah pemberhentian Sekda kalbar M. Zeet Asovie, diungkapkannya telah mengantongi surat putusan dari Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan dijalankan secara prosedural dan tanpa ada masalah pribadi. ”Saya tegaskan kembali, saya sudah surati Mendagri,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Gubernur selaku Pejabat Kepegawaian dapat mengambil langkah kebijakan pendayagunaan Sekertaris Daerah yang menjabat lebih dari 5 tahun. Maka dirinya mengusulkan pemberhentian secara prosedural dan tidak ada kaitan masalah pribadi. “Ini structural, jadi intinya karena saya tidak setuju ada perpanjangan, jadi Jabatan Sekda sekarang kosong,” pungkasnya. (AR)
Artikel ini telah dibaca 10011 kali
