KalbarOke.com — Di bawah rindangnya sejarah Istana Surya Negara Sanggau, asa baru tengah dirajut oleh para penggerak tambang rakyat di Bumi Khatulistiwa. Di tengah dinamika sektor pertambangan yang kerap dilanda karut-marut perizinan, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional (AMPETRA) Kalimantan Barat memilih langkah taktis: merapatkan barisan dari akar rumput.
Ketua DPW AMPETRA Kalbar, Anton, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah merampungkan susunan struktur organisasi. Nama-nama strategis tengah diseleksi secara ketat demi memastikan roda organisasi berjalan efektif sebelum agenda akbar pengukuhan digelar di Kota Pontianak dalam waktu dekat.
“Pengukuhan akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Kota Pontianak,” ujar Anton usai memenuhi undangan PARAJE di Istana Surya Negara Sanggau, Selasa (6/10/2026).
Bukan sekadar papan nama organisasi, kehadiran AMPETRA di Kalbar dipatok sebagai mercusuar solusi bagi ribuan warga yang menggantungkan asap dapur dari sektor pertambangan tradisional. Selama ini, benang kusut perizinan dan ketiadaan payung hukum kerap menjadi momok menakutkan bagi para penambang kecil di lapangan.
Melalui asosiasi ini, Anton bertekad menjembatani celah tersebut. AMPETRA diposisikan sebagai jembatan strategis agar aktivitas ekonomi rakyat tidak jalan di tempat, sekaligus bermuara pada kontribusi nyata bagi pendapatan negara. “Harapannya, dengan adanya AMPETRA dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan negara,” imbuhnya.
Tak berhenti pada urusan birokrasi dan legalitas, denyut nadi ekonomi anggota turut menjadi fokus utama. Wakil Ketua DPW AMPETRA Kalbar, Tony Candra, menegaskan bahwa lembaganya tidak ingin membiarkan para pekerja berjuang sendirian.
Pihaknya kini tengah menggenjot penguatan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi di bawah naungan AMPETRA. Koperasi ini dirancang untuk menopang sirkulasi finansial anggota agar lebih tertata, mandiri, dan tentunya tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku.
“Koperasi menjadi salah satu wadah untuk mendukung aktivitas ekonomi anggota dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan ketentuan yang berjalan,” kata Tony.
Langkah taktis di daerah ini selaras dengan garis komando di tingkat pusat. Ketua Umum AMPETRA Indonesia, Yusran, mengingatkan bahwa kunci ketahanan sebuah organisasi terletak pada fondasi internal yang tidak mudah goyah. “Organisasi yang kuat lahir dari struktur yang solid, disiplin anggota, dan komitmen terhadap tujuan bersama,” tegas Yusran.
Dengan mengusung spirit “Bersama AMPETRA, Berkontribusi untuk Negeri, Salam Ibu Pertiwi,” AMPETRA Indonesia berambisi mengubah wajah penambang tradisional dari sektor yang kerap dipandang sebelah mata menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang tertib, legal, dan berdaya saing.
Kini, seluruh mata tertuju ke Pontianak. Rampungnya susunan kepengurusan DPW AMPETRA Kalbar di atas meja kerja Anton dan rekan-rekan akan menjadi babak pembuka penentu: akankah asa legalitas tambang rakyat akhirnya menemukan titik terang? (dRi)
