KalbarOke.com — Keberagaman di Kabupaten Landak bukan sekadar kenyataan demografis. Suku, etnis, agama, dan budaya yang hidup berdampingan di wilayah itu didorong menjadi modal sosial untuk menjaga perdamaian sekaligus memperkuat pembangunan daerah.
Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Kebhinnekaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Landak di Aula Kantor Bupati Landak, Kamis, 8 Oktober 2026.
Mengusung tema “Bhinneka Tunggal Ika Spirit Harmoni Bangsa, Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan itu mempertemukan pemerintah, pengurus FPK, ketua etnis, tokoh masyarakat dan perwakilan warga.
Forum tersebut tidak hanya membicarakan perbedaan. Lebih jauh, peserta diajak membangun komunikasi agar perbedaan tidak berkembang menjadi prasangka, gesekan, atau konflik sosial. Wakil Bupati Landak Erani mengatakan keberagaman masyarakat merupakan kondisi yang harus dikelola melalui komunikasi dan interaksi antarkelompok.
“Kegiatan ini sangat positif. Patut dan layak kita dukung. Di rumah besar kita di Kabupaten Landak ada banyak etnis, ada banyak agama, sehingga wadah ini menjadi sarana komunikasi dan interaksi untuk mengomunikasikan segala sesuatu, baik kendala maupun tujuan yang akan kita capai bersama-sama,” ujar Erani.
Menurut dia, setiap warga memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan kemajuan daerah. “Sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di rumah besar ini, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk berkontribusi mewujudkan kebaikan, keamanan, dan kemajuan bagi kabupaten ini,” katanya.
Erani meminta FPK tidak berhenti menjadi wadah pertemuan seremonial. Forum tersebut, kata dia, harus dapat menjadi ruang bersama ketika persoalan muncul di tengah masyarakat. Ia mendorong setiap persoalan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik.
“Ketika ada masalah, mari kita diskusikan, mari kita rembuk bersama untuk mencari solusi. Kita menghindari tindakan-tindakan yang anarkis, main hakim sendiri, atau merasa paling benar,” tegasnya.
Bagi pemerintah daerah, budaya dialog menjadi penting karena masyarakat yang majemuk memiliki potensi persoalan yang beragam. Perbedaan pandangan, identitas maupun kepentingan tidak harus berujung pada perpecahan jika tersedia ruang komunikasi yang terbuka. Karena itu, FPK diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu jembatan komunikasi antarkelompok masyarakat.
Wakil FPK Kabupaten Landak Yohanes Baptista Mbasa mengatakan pihaknya ingin Landak terus memperkuat reputasi sebagai daerah yang mampu menjaga toleransi. Pengalaman daerah lain yang dikenal memiliki kehidupan masyarakat yang majemuk dan relatif kuat dalam membangun toleransi, menurut dia, dapat menjadi bahan pembelajaran.
“Kita berharap Landak juga bisa seperti daerah-daerah yang dikenal memiliki tingkat toleransi tinggi. Catatannya, seluruh etnis yang ada di Kabupaten Landak harus kita rangkul. Kita berkontribusi bersama-sama untuk menciptakan perdamaian di tengah masyarakat yang kita cita-citakan ini,” ujar Yohanes.
Ia mengatakan setiap etnis memiliki posisi yang sama dalam membangun daerah. Karena itu, FPK mendorong masyarakat untuk lebih banyak melihat titik temu dibandingkan mempertajam perbedaan.
“Setiap etnis secara bersama-sama berkumpul menyampaikan aspirasi-aspirasi positif kepada satu sama lain. Kita tidak boleh melihat perbedaan, tetapi melihat persamaan. Melihat positifnya, jangan melihat negatifnya,” katanya.
Menurut Yohanes, perbedaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Persoalannya bukan bagaimana menghilangkan perbedaan, melainkan bagaimana mengelolanya agar menjadi kekuatan bersama.
“Perbedaan itu memang keniscayaan, tetapi bukan merupakan perpecahan. Perbedaan justru membentuk kekuatan untuk kita saling bersatu padu membangun Indonesia,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut juga membahas sejumlah tantangan yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Tiga narasumber hadir menyampaikan materi, yakni Kepala Dinas Diaspora Kabupaten Landak Pius Edwin, Kabag SDM Polres Landak AKP Teguh Pambudi, serta Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Landak Nyemas Evi Susanti.
Materi yang disampaikan mencakup pentingnya menjaga persatuan, toleransi dan kewaspadaan terhadap berbagai persoalan sosial. Polarisasi, penyebaran berita bohong atau hoaks, intoleransi serta potensi gesekan antarkelompok menjadi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi bersama.
Generasi muda juga menjadi perhatian. Nilai Pancasila, toleransi, gotong royong dan persatuan dinilai perlu terus diperkuat agar anak muda tidak mudah terseret isu yang berpotensi memecah masyarakat.
Setelah pemaparan materi, peserta berdialog dengan narasumber dalam dua sesi tanya jawab. Masing-masing sesi memberikan kesempatan kepada tiga peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas persoalan kehidupan sosial secara langsung, bukan hanya menerima materi satu arah.
Satu kebutuhan lain yang mengemuka adalah penguatan kelembagaan FPK Kabupaten Landak, termasuk penyediaan sekretariat. Ruang tersebut diharapkan dapat menjadi tempat pertemuan dan komunikasi rutin antaretnis. Dengan adanya ruang bersama, berbagai persoalan dapat dibicarakan sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik.
Upaya bertukar pengalaman juga telah dilakukan FPK Landak melalui kunjungan anggota FPK Kota Singkawang. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk berbagi pengalaman mengenai strategi menjaga toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.
Sekretariat, dalam konteks tersebut, bukan hanya persoalan administrasi organisasi. Ia diharapkan menjadi ruang tempat perbedaan dibicarakan secara terbuka. Pada akhirnya, pesan yang muncul dalam sosialisasi tersebut berangkat dari persoalan sederhana: keberagaman tidak akan otomatis menghasilkan kerukunan.
Diperlukan komunikasi, toleransi, sikap saling menghormati dan kemauan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Karena itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika didorong hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam kegiatan resmi, tetapi juga dalam hubungan antarwarga, antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan mengambil peran sebagai agen perdamaian dengan menghindari diskriminasi, tindakan anarkis maupun sikap main hakim sendiri. Bagi Kabupaten Landak, keberagaman suku, agama, ras dan budaya dapat menjadi modal pembangunan jika dikelola dengan baik.
Kerukunan menciptakan stabilitas sosial, sedangkan stabilitas menjadi salah satu prasyarat bagi aktivitas ekonomi dan pembangunan. Pemerintah, FPK, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua etnis, generasi muda dan warga kemudian dihadapkan pada tugas yang sama: memastikan perbedaan tidak berubah menjadi sekat.
Sebab, bagi Landak, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan tentang bagaimana masyarakat berbeda. Ia adalah cara untuk memastikan perbedaan tersebut tetap memiliki satu tujuan: hidup berdampingan dan membangun daerah bersama. (dRi)
