Indeks

Diduga Lakukan Kejahatan Ekologis, Anak Usaha Sampoerna Group PT HKI Dipolisikan

WALHI Kalbar resmi melaporkan PT Hutan Ketapang Industri (HKI) ke Polda Kalbar atas dugaan kejahatan ekologis dan karhutla seluas 38.874,10 hektare. (Foto: Ist.)

KalbarOke.Com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat resmi melaporkan PT Hutan Ketapang Industri (HKI) ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026). Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merupakan anak usaha Sampoerna Agri Resources (Sampoerna Group) tersebut dipolisikan atas dugaan kejahatan ekologis berupa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masif sepanjang tahun 2026.

Dalam dokumen laporan pengaduan WALHI Kalbar, PT HKI tercatat menempati posisi teratas dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 38.874,10 hektare. Luasan tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan 10 perusahaan perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) lainnya yang turut dilaporkan dalam bundel pengaduan yang sama.

Langkah hukum ini ditempuh setelah tim WALHI Kalbar melakukan investigasi lapangan dan kajian spasial sepanjang Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Penghitungan luasan kebakaran mengacu pada Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan pada Citra Sentinel C2 resolusi 10m/px skala 1:10.000 periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.

Hasil verifikasi di lapangan menemukan titik panas (hotspot) yang terbakar berada persis di dalam area konsesi, merambah kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), hingga merusak Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) yang menjadi habitat vital satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengecam keras kelalaian korporasi yang dinilai menganggap kewajiban perlindungan ekosistem gambut dan pencegahan api sebatas formalitas di atas kertas.

“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” tegas Sri Hartini.

Senada dengan itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar, Indra Syahnanda, menyatakan bahwa temuan faktual di lokasi menggugurkan seluruh alasan korporasi yang kerap menyalahkan warga maupun menuding api berasal dari luar batas konsesi.

“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujar Indra.

Dalam laporannya, WALHI Kalbar menjerat korporasi dengan dugaan pelanggaran berlapis, mulai dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, PP No. 71 Tahun 2014 jo PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyusul krisis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang melumpuhkan ruang hidup dan aktivitas pendidikan warga sekitar.

WALHI Kalbar mendesak Ditreskrimsus Polda Kalbar mengusut tuntas perkara ini dengan menerapkan prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak) guna menyeret pimpinan pengambil keputusan korporasi, bukan sekadar pekerja lapangan.

Selain penegakan pidana, WALHI meminta Kementerian Lingkungan Hidup memaksa korporasi menanggung penuh biaya pemulihan fungsi ekologis gambut, serta mendesak Kementerian ATR/BPN meninjau hingga mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terbukti lalai membiarkan lahannya terbakar berulang kali.


Ringkasan Berita:

  • WALHI Kalbar resmi melaporkan PT Hutan Ketapang Industri (HKI)—anak usaha Sampoerna Group—ke Polda Kalbar atas dugaan kejahatan ekologis Karhutla pada Selasa (17/11/2026).
  • PT HKI mencatat indikasi luasan lahan terbakar terbesar di antara 11 korporasi yang dilaporkan, yakni mencapai 38.874,10 hektare.
  • Hasil verifikasi lapangan di Ketapang dan Kayong Utara serta analisis citra satelit menunjukkan kebakaran merusak kawasan gambut (KHG) dan habitat orangutan (NKT/HCV).
  • WALHI Kalbar mendesak Polda Kalbar menerapkan prinsip strict liability untuk menjerat aktor intelektual korporasi, serta meminta KLH dan Kementerian ATR/BPN membebankan biaya pemulihan lingkungan dan mencabut izin perusahaan.
Exit mobile version