Indeks

Urus Surat Tanah di Pontianak Dinilai Terlalu Berbelit, Pemkot Minta Persyaratan Administrasi Disederhanakan

Pemkot Pontianak bersama Kantor Pertanahan dan Ombudsman membahas penyederhanaan layanan administrasi tanah. Perbedaan prosedur dan data sertifikat menjadi sorotan. Foto ilustrasi: macro dari Pixabay

KalbarOke.com – Mengurus surat tanah di tingkat kelurahan dan kecamatan masih menghadapi persoalan prosedur yang berbeda-beda. Persyaratan tambahan, ketidakcocokan data sertifikat, hingga perbedaan pemahaman kewenangan antarinstansi menjadi hambatan yang ingin dibenahi Pemerintah Kota Pontianak.

Pemerintah kota kini mendorong penyederhanaan pelayanan administrasi pertanahan agar masyarakat tidak harus berhadapan dengan proses birokrasi yang panjang ketika mengurus dokumen tanah.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, pelayanan pertanahan membutuhkan kesamaan pemahaman antara pemerintah kota, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman RI. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa, 17 November 2026.

Menurut Amirullah, masyarakat pada dasarnya menginginkan tiga hal ketika berurusan dengan pelayanan pemerintah: mudah, murah, dan cepat. “Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan ketika mengurus pelayanan, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menyoroti kemungkinan adanya persyaratan administrasi yang justru memperpanjang proses pengurusan dokumen. Setiap tambahan rekomendasi maupun berkas, kata dia, harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas. “Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat pelayanan menjadi panjang dan berlebihan,” tegasnya.

Data Tanah Belum Sepenuhnya Cocok dengan Kondisi Lapangan

Persoalan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan banyaknya dokumen. Ketidakakuratan pencocokan data antara administrasi pertanahan dan lokasi fisik tanah juga menjadi tantangan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Seti Kuncoro mengungkapkan, masih ditemukan bidang tanah yang sebenarnya telah memiliki hak, tetapi lokasi fisiknya belum dapat dipastikan atau dicocokkan dengan data yang tersedia.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan ketika petugas memberikan informasi mengenai status sertifikasi kepada masyarakat. “Kalau kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, ternyata di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, data harus dipastikan terlebih dahulu,” jelas Seti.

Ia juga menyoroti perbedaan pemahaman mengenai tahapan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selama ini, kelurahan kerap meminta konfirmasi status sertifikat kepada Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen.

Padahal, kelurahan memiliki informasi awal mengenai riwayat penguasaan tanah dan kondisi bidang tanah di wilayahnya. Informasi tersebut penting sebagai bagian dari proses administrasi. “Yang mengetahui kondisi dan riwayat tanah di lapangan itu pihak kelurahan. Karena itu, perlu ada kesamaan pemahaman mengenai tahapan pelayanan dan kewenangan masing-masing,” terangnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Seti mengusulkan pemetaan dan pencocokan data pertanahan secara bersama-sama. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas posisi bidang tanah, riwayat penguasaannya, serta status administrasi yang tercatat.

Pemerintah kota juga diharapkan membantu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan, terutama untuk memberikan informasi mengenai asal-usul penguasaan tanah dan bidang tanah yang belum teridentifikasi secara spasial.

Menurut Seti, keterbukaan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pemetaan. Petugas masih menghadapi kendala ketika membutuhkan keterangan mengenai tanah yang dikuasai masyarakat di lapangan.

“Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Ketika petugas melakukan pendataan, informasi mengenai tanah yang dikuasai perlu disampaikan sesuai kondisi sebenarnya agar proses pemetaan dapat berjalan lebih baik,” katanya.

Penyederhanaan pelayanan pertanahan ini diharapkan tidak hanya memangkas prosedur yang tidak diperlukan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah.

Bagi Pemkot Pontianak, pelayanan yang mudah harus berjalan seiring dengan ketelitian administrasi. Sebab, kesalahan informasi mengenai status tanah bukan hanya berpotensi memperpanjang urusan warga, melainkan juga dapat memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. (*/)

Exit mobile version