Indeks

Miris! Masih Ada 5.700 Desa dan 4.400 Dusun di Indonesia Belum Teraliri Listrik

Ilustrasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ungkap fakta mencengangkan: masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum menikmati penerangan listrik. Pemerintah targetkan percepatan elektrifikasi hingga ke pelosok.

KalbarOke.com – Masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum tersentuh listrik. Fakta mengejutkan ini diungkap langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara Energi dan Mineral Festival 2025, Rabu 30 Juli lalu.

Bahlil menuturkan bahwa angka tersebut ia temukan sendiri dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah wilayah terpencil seperti Papua dan Sulawesi. “Ini realita yang harus kita hadapi bersama. Masih ada ribuan desa dan dusun yang gelap gulita saat malam hari,” ujarnya.

Ketimpangan akses terhadap energi listrik ini, menurut Bahlil, menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa penerangan listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan fondasi utama dalam pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di era digital.

“Cukuplah saya yang dulu sekolah tanpa listrik. Anak-anak sekarang harus merasakan pendidikan yang layak, dan itu butuh listrik,” tegas Bahlil.

Guna menjawab tantangan ini, Kementerian ESDM menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dalam merumuskan strategi percepatan elektrifikasi nasional. Pemerintah juga menjadikan program ini sebagai salah satu prioritas utama Presiden RI Prabowo Subianto.

Program elektrifikasi ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, dengan target tambahan kapasitas pembangkit nasional sebesar 69,5 GW. Yang menarik, sebanyak 76% di antaranya berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT), yang dinilai paling cocok untuk menjangkau daerah-daerah sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Bukan hanya soal kapasitas, pemerataan juga jadi prioritas. Sebanyak 67% proyek hilirisasi energi akan dibangun di luar Pulau Jawa, sebagai langkah konkret mendistribusikan pembangunan secara lebih adil.

“Pemerintah serius, dan kami bergerak cepat. Ini bukan janji, tapi aksi,” tutup Bahlil dengan optimis. (*/)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 38 kali

Exit mobile version