KalbarOke.Com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat resmi melayangkan laporan dan pengaduan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terhadap 11 korporasi ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026). Dari belasan perusahaan yang diadukan, tiga di antaranya merupakan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terafiliasi dengan Sinar Mas Group.
Ketiga perusahaan HTI Sinar Mas Group tersebut meliputi PT Finantara Intiga dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 7.181,93 hektare, PT Buana Megatama Jaya dengan indikasi luas terbakar 18.971,57 hektare, serta PT Wanakerta Ekalestari dengan indikasi luas terbakar sebesar 8.444,34 hektare. Secara kumulatif, indikasi luasan kebakaran di areal kerja ketiga perusahaan tersebut menembus lebih dari 34.597 hektare.
Laporan hukum ini merupakan tindak lanjut dari kajian spasial dan investigasi lapangan yang dilakukan tim WALHI Kalbar sepanjang Oktober 2026 di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Penghitungan luasan dilakukan menggunakan Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan pada Citra Sentinel C2 resolusi 10m/px skala 1:10.000 periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.
Dari total 11 korporasi perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dilaporkan, lima perusahaan didasarkan pada hasil pemantauan lapangan secara langsung, sementara enam perusahaan lainnya berdasarkan analisis citra spasial.
Hasil investigasi menemukan bahwa titik panas (hotspot) yang terbakar berada di dalam area konsesi perusahaan, termasuk merambah kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) yang menjadi habitat vital satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menilai kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut serta pencegahan api selama ini kerap dianggap sebatas formalitas.
“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” tegas Sri Hartini.
Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menambahkan bahwa bukti di lapangan mematahkan klaim korporasi yang sering kali menuding sumber api berasal dari luar konsesi maupun aktivitas masyarakat.
“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujar Indra.
Dalam aduannya, WALHI Kalbar menyoroti dugaan pelanggaran berlapis, mulai dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, PP No. 71 Tahun 2014 jo PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyusul krisis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang melumpuhkan aktivitas warga dan pendidikan.
Atas temuan tersebut, WALHI Kalbar mendesak Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk mengusut kasus ini secara transparan dengan menerapkan prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak) guna menyeret pimpinan pengambil keputusan korporasi, bukan sekadar pelaku di lapangan.
Selain langkah pidana, WALHI Kalbar turut mendesak Kementerian Lingkungan Hidup membebankan penuh biaya pemulihan ekosistem gambut kepada korporasi, serta meminta Kementerian ATR/BPN mengevaluasi hingga mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terbukti lalai membiarkan lahannya terbakar berulang kali.
Ringkasan Berita:
• WALHI Kalimantan Barat resmi melaporkan 11 perusahaan perkebunan sawit dan PBPH HT ke Polda Kalbar terkait tindak pidana Karhutla 2026 pada Selasa (17/11/2026).
• Tiga perusahaan HTI dari Sinar Mas Group masuk dalam daftar laporan: PT Buana Megatama Jaya (indikasi terbakar 18.971,57 ha), PT Wanakerta Ekalestari (8.444,34 ha), dan PT Finantara Intiga (7.181,93 ha).
• Investigasi lapangan di Kayong Utara dan Ketapang serta analisis citra satelit menunjukkan kebakaran melanda kawasan gambut (KHG) hingga habitat orangutan (NKT/HCV).
• WALHI Kalbar mendesak Polda Kalbar menerapkan prinsip strict liability untuk menjerat aktor intelektual korporasi, serta meminta KLH dan Kementerian ATR/BPN membebankan biaya pemulihan lingkungan dan mencabut izin perusahaan yang lalai.






