KalbarOke.Com – Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) memasuki babak baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengambil langkah tegas dengan menyegel enam perusahaan yang diduga terlibat dalam Karhutla. Tak berhenti di situ, ada sekitar 20 perusahaan lain yang saat ini sedang dalam proses verifikasi lapangan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada Jumat (1/8/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Kalbar, Forkompinda, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Kalbar.
Menteri Hanif menjelaskan, meskipun upaya penanggulangan Karhutla secara nasional terbilang sukses, Kalbar masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi. “Saat ini ada 6 perusahaan yang sudah kita segel, dan kurang lebih 20-an perusahaan lainnya masuk dalam verifikasi lapangan kita. Kami juga mendorong kepolisian untuk menindak tegas pelaku tindak pidana terkait Karhutla,” tegasnya.
Data menunjukkan bahwa hingga akhir Juli 2025, total Karhutla di Kalbar mencapai sekitar 1.000 hektare dari total nasional yang hampir 9.000 hektare. Hanif menegaskan bahwa ini adalah sinyal penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan sinergi dalam pengawasan dan penegakan hukum.
Kondisi Siaga Penuh dan Upaya Pencegahan
Menyambut kehadiran Menteri KLHK, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan bahwa saat ini wilayahnya telah memasuki musim kemarau dengan curah hujan yang diprediksi sangat rendah. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan Karhutla.
“Kondisi ini memaksa kita semua untuk siaga penuh,” ujar Norsan.
Norsan juga memaparkan strategi pengendalian Karhutla yang sudah berjalan, yaitu sosialisasi, patroli terpadu, pemadaman darat dan udara, serta peningkatan kesiapsiagaan tim dan peralatan.
“Kami meminta dukungan dan sinergi berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan. Mari jadikan pertemuan ini momentum untuk siap bekerja nyata, bersinergi, dan lebih peduli dengan lingkungan,” pungkas Norsan. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 111 kali
