KalbarOke.Com – Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis resmi melantik Herri sebagai Direktur Perumdam Tirta Bengkayang periode 2025-2029 pada Senin (22/12/2025). Agenda ini berlangsung di Aula Rangkaya Kantor Bupati.
Pelantikan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Direktur terpilih merupakan hasil seleksi terbuka yang digelar secara profesional oleh pemda.
Langkah ini juga menjadi konsekuensi hukum ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2020. Penyelenggaraan acara dilakukan sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan aturan terbaru.
Bupati menegaskan komitmen daerah untuk meningkatkan pelayanan air bersih berkualitas. Fokus utama adalah memberikan distribusi air yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemeriksaan berkala terhadap kualitas air harus dilakukan secara rutin dan disiplin. Hal ini sangat penting demi menjaga standar kesehatan warga Kabupaten Bengkayang setiap hari.
Cakupan layanan juga wajib diperluas terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerataan hak atas air bersih menjadi prioritas kepemimpinan baru selama masa bakti berjalan.
Pimpinan baru diminta melakukan pengawasan intensif bersama perangkat daerah terkait. Target pemenuhan biaya operasional secara penuh atau FCR harus segera dicapai dengan optimal.
Angka kebocoran air atau NRW harus ditekan seminimal mungkin mulai tahun depan. Pihak direksi wajib segera menyusun JAKSTRADA serta rencana RSPAM demi arah kerja yang jelas.
Evaluasi kinerja SDM dengan sistem indikator capaian atau KPI juga sangat ditekankan. Praktik tata kelola risiko dan penguatan pengawas internal menjadi pondasi kerja profesional.
Selesaikan juga urusan izin pengambilan air atau SIPA di semua sumber air yang ada. Perbaikan struktur tarif dan strategi penagihan harus dilakukan demi kesehatan keuangan BUMD.
Ringkasan Berita
• Bupati Bengkayang melantik Herri sebagai Direktur Perumdam Tirta Bengkayang masa bakti 2025-2029 pada 22 Desember 2025.
• Herri terpilih melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai amanat UU BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.
• Terdapat enam poin arahan strategis, termasuk peningkatan kualitas air, perluasan akses bagi warga miskin, dan efisiensi biaya.
• Pimpinan baru ditargetkan mampu menurunkan angka kebocoran air (NRW) dan menuntaskan perizinan penggunaan air tanah (SIPA).
• Pelantikan dihadiri Forkopimda dan jajaran Direktur Perumdam se-Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan sinergi antar daerah.
