KalbarOke.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan bukan dengan menambah beban masyarakat, melainkan melalui penggalian potensi yang sudah menjadi hak daerah serta perbaikan sistem penagihan pajak.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, saat memberikan materi bertemakan “Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah” di Ruang Kelas Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Senin (20/7/2026) lalu. Kegiatan yang dihadiri jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten/Kota se-Kalbar ini turut didampingi Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Windy Prihastari.
Dalam arahannya, Harisson meluruskan persepsi mengenai optimalisasi penerimaan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh mengambil jalan pintas dengan membuat pungutan baru yang memberatkan warga.
“Yang kita lakukan bukan menambah beban masyarakat, namun yang harus kita lakukan adalah menggali potensi yang memang sudah menjadi hak daerah, memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh objek pajak yang seharusnya membayar benar-benar memenuhi kewajibannya,” tegas Harisson.
Ia meminta seluruh jajaran pengelola pendapatan daerah berani menetapkan target PAD yang lebih tinggi dan menantang, bukan sekadar mencari aman di atas kertas. Target yang berani akan memacu birokrasi untuk bekerja lebih keras dan kreatif dalam menggali potensi yang selama ini belum tergarap maksimal.
Harisson mencontohkan sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi penopang utama pendapatan provinsi. Potensi besar ini dapat terus ditingkatkan jika pengawasan lapangan diperketat dan kebocoran pajak dapat diminimalkan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penataan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Jika penyaluran subsidi tertib, penggunaan BBM non-subsidi akan meningkat, yang secara otomatis berdampak positif pada penerimaan pajak daerah.
Melalui pendekatan reinventing government, Harisson mendorong aparatur birokrasi agar tidak hanya bekerja secara administratif rutin, melainkan bertindak inovatif, efektif, dan efisien. Langkah ini krusial untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah di tengah tantangan tingginya belanja pegawai dan ketergantungan pada dana transfer pusat.
Secara khusus, Sekda memandag Kepala Bapenda Kabupaten/Kota sebagai mitra strategis kepala daerah yang harus menjadi motor penggerak utama. Ruang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tegasnya, sangat bergantung pada sejauh mana daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber pendapatannya sendiri secara adil dan transparan.
Ringkasan Berita:
- Sekda Kalbar Harisson memberikan arahan optimalisasi PAD kepada Bapenda Kabupaten/Kota se-Kalbar di BPSDM Prov Kalbar, Senin (20/7/2026).
- Harisson menekankan peningkatan PAD dilakukan dengan menggali potensi hak daerah, bukan dengan membebani masyarakat lewat pungutan baru.
- Pemda didorong berani menetapkan target PAD tinggi untuk memicu kinerja birokrasi yang lebih produktif dan inovatif (reinventing government).
- Sektor PBBKB, PKB, dan penataan BBM bersubsidi menjadi contoh potensi strategis yang perlu ditingkatkan pengawasannya guna mencegah kebocoran.
- Bapenda Kabupaten/Kota diminta berperan sebagai mitra strategis kepala daerah untuk memperkuat fiskal demi memperluas pembangunan publik.
