KalbarOke.com — Sebuah penghargaan bagi birokrasi semestinya tidak berhenti sebagai plakat yang menghiasi lemari. Di balik angka dan sertifikat, ada pertanyaan yang lebih penting: seberapa rapi negara mengelola uang dan barang yang dipercayakan kepadanya?
Pertanyaan itu mendapat jawabannya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Kanwil Kemenag Kalbar meraih dua penghargaan sekaligus dalam evaluasi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, H. Muhajirin Yanis, dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026, Evaluasi Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 dan Sosialisasi Kinerja Pengelolaan BMN Tahun 2025 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Rabu, 12 Agustus 2026.
Penghargaan pertama adalah Peringkat Kedua Kategori Koordinator Wilayah dengan Capaian Sertifikasi BMN Terbaik Tahun 2025. Penghargaan itu diserahkan Kepala Kanwil DJKN Provinsi Kalbar, Bernadette Yuliasari Mulyatno.
Penghargaan kedua berupa Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalbar Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Rahmad Mulyono. Dua penghargaan itu menempatkan pengelolaan administrasi keuangan dan aset sebagai salah satu ukuran kinerja birokrasi Kemenag Kalbar.
Muhajirin menyambut penghargaan tersebut dengan apresiasi kepada jajaran aparatur sipil negara yang bekerja sebagai satu tim. Menurut dia, penghargaan bukan titik akhir. Capaian tersebut justru harus menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja.
“Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan kinerja tim yang solid sehingga memperoleh hasil maksimal,” ujar Muhajirin.
Pesan tersebut menjadi penting karena laporan keuangan pemerintah bukan sekadar agenda administratif tahunan. Di balik setiap angka terdapat proses pencatatan, pemeriksaan, telaah, dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya negara.
Begitu pula BMN. Barang yang tercatat dalam daftar inventaris pemerintah bukan sekadar benda yang harus dicatat keberadaannya. Aset tersebut merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal.
Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar Rahmad Mulyono menekankan pentingnya ketelitian dalam proses akuntansi. Kualitas laporan keuangan, kata dia, sangat bergantung pada ketepatan pencatatan dan proses telaah yang dilakukan. Penilaian terhadap UAPPA-W juga memperhatikan aspek ketepatan waktu serta kualitas telaah laporan.
Rahmad mendorong kementerian dan lembaga untuk tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Fitur-fitur dalam aplikasi pengelolaan keuangan perlu dioptimalkan, rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti, dan proses telaah dilakukan secara berjenjang.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan mekanisme tersebut, kualitas laporan diharapkan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, paparan utama dalam Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan 2026 dan Evaluasi Laporan Keuangan 2025 disampaikan Kepala Kanwil DJKN Provinsi Kalbar Bernadette Yuliasari Mulyatno. Pembahasan tersebut menempatkan pengelolaan BMN dan laporan keuangan sebagai dua hal yang saling berkaitan dalam membangun tata kelola pemerintahan.
Bagi Kemenag Kalbar, dua penghargaan yang diterima menjadi catatan atas kerja bersama selama periode penilaian. Namun, capaian tersebut juga membawa konsekuensi: standar kinerja harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Muhajirin didampingi Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN Kemenag Kalbar, H. Erwin, bersama seorang anggota tim.
Pada akhirnya, penghargaan tersebut bukan sekadar soal peringkat kedua. Ia menjadi pengingat bahwa integritas birokrasi dibangun dari pekerjaan yang sering kali tidak terlihat: mencatat aset dengan benar, menyusun laporan secara teliti, menyelesaikan rekomendasi, dan memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, penghargaan bagi Kemenag Kalbar bukan alasan untuk berhenti. Justru dari capaian tersebut muncul tuntutan berikutnya: menjaga tata kelola agar semakin transparan, akuntabel, adaptif, dan dipercaya masyarakat. (*/)
