KalbarOke.com – Sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di kawasan pesisir Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, ikut memicu keluhan mengenai mahalnya biaya transportasi sungai. Persoalan itu disampaikan sekitar 20 orang yang mengatasnamakan Serikat Pemuda Batu Ampar saat mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya, Senin, 26 Oktober 2026.
Massa juga menyoroti listrik yang kerap padam dan aktivitas pertambangan bauksit di Bukit Batu Ampar. Mereka meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang, menurut mereka, telah berlangsung sejak lama.
Bupati Kubu Raya Sujiwo turun langsung menemui para peserta aksi di halaman kantor DPRD. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan sekaligus meminta kepastian tindak lanjut dari pemerintah.
Salah seorang peserta aksi, Endank Kuswoyo, mengatakan persoalan yang mereka bawa bukan masalah baru. Menurut dia, masyarakat telah merasakan berbagai kesulitan tersebut sejak masa pemerintahan kepala daerah sebelumnya, tetapi belum memperoleh penyelesaian yang diharapkan.
“Permasalahan ini sudah lama dirasakan masyarakat. Kami berharap melalui penyampaian aspirasi ini, pemerintah daerah bisa membantu mencarikan solusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” demikian harapan yang disampaikan Endank.
Bagi masyarakat Batu Ampar, ketersediaan BBM berkaitan erat dengan mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Kondisi geografis kawasan pesisir yang mengandalkan transportasi sungai membuat bahan bakar menjadi kebutuhan penting untuk menunjang perjalanan dan distribusi kebutuhan masyarakat.
Massa meminta Pertamina membuka kembali peluang kerja sama bagi subagen penyalur BBM yang sebelumnya diputus kerja samanya. Mereka menilai keberadaan subagen tersebut membantu masyarakat memperoleh bahan bakar tanpa harus menghadapi kesulitan yang lebih besar.
Terbatasnya akses BBM disebut berdampak pada biaya transportasi sungai yang harus ditanggung warga. Jika persoalan pasokan tidak segera ditangani, masyarakat khawatir pengeluaran untuk mobilitas sehari-hari semakin membebani rumah tangga dan pelaku usaha setempat.
Dalam pertemuan itu, Sujiwo menyatakan akan mencabut kenaikan biaya transportasi angkutan di Kecamatan Batu Ampar yang dinilainya tidak memiliki dasar rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Menurut Sujiwo, kenaikan tarif yang tidak melalui mekanisme dan rekomendasi pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti agar tidak semakin memberatkan masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu respons langsung pemerintah daerah terhadap keluhan warga mengenai kenaikan biaya perjalanan di tengah sulitnya memperoleh BBM. Namun, bahan keterangan yang tersedia belum menjelaskan besaran kenaikan tarif, jenis angkutan yang terdampak, maupun mekanisme pencabutan yang akan diterapkan.
Selain BBM dan transportasi sungai, massa meminta perhatian terhadap pasokan listrik yang kerap mengalami pemadaman. Mereka juga mengangkat persoalan aktivitas pertambangan bauksit di Bukit Batu Ampar.
Ketiga persoalan itu dinilai membutuhkan penanganan yang melibatkan sejumlah pihak, tidak hanya pemerintah kabupaten. Distribusi BBM memerlukan koordinasi dengan pihak terkait, sementara persoalan listrik dan pertambangan juga membutuhkan penjelasan serta tindak lanjut dari instansi yang berwenang.
Massa berharap pertemuan dengan Bupati Kubu Raya tidak berhenti pada penyampaian keluhan. Mereka menginginkan langkah lanjutan yang jelas agar persoalan kebutuhan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat ditangani.
Bagi warga Batu Ampar, kepastian pasokan BBM, layanan listrik yang lebih andal, dan kejelasan penanganan persoalan pertambangan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup di kawasan pesisir.
Pertemuan pada Senin itu setidaknya mempertemukan langsung keluhan masyarakat dengan kepala daerah. Adapun tindak lanjut atas tuntutan mengenai BBM, listrik, dan pertambangan masih menjadi hal yang perlu dipantau, termasuk realisasi pernyataan Sujiwo mengenai kenaikan biaya transportasi. (J-Mus)
