KalbarOke.com — Pemerintah Kabupaten Landak menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi Tanggap Darurat Bencana Karhutla. Keputusan itu diambil ketika kekeringan ekstrem melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat dan kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta camat dan kepala desa tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat ketika api muncul. Respons pertama, kata dia, harus dimulai dari wilayah yang paling dekat dengan sumber kebakaran.
Instruksi tersebut disampaikan Karolin saat berada di Kecamatan Banyuke Hulu, Kamis, 3 September 2026. Karolin meminta pemerintah desa segera mengaktifkan posko bencana dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk Dana Desa untuk kebutuhan penanggulangan bencana.
“Saya paham situasi kita sangat tidak ideal. Tapi secara regulasi, ada 5 persen Dana Desa yang boleh dialokasikan untuk dana bencana. Segera sisihkan untuk menyetok bahan bakar mesin air dan peralatan pemadam,” kata Karolin.
Menurut dia, kondisi lahan yang semakin kering membuat api lebih mudah menyebar. Karena itu, keterlambatan penanganan di tingkat desa dapat membuat kebakaran berkembang menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan.
“Kita tidak bisa hanya menunggu bantuan dari pusat, kita harus berusaha sendiri dulu masing-masing. Ini kampung-kampung kita, kita juga yang menghirup asap ini, tentu kitalah dulu yang harus bergerak,” ujarnya.
Karolin juga mengingatkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Anak-anak dan warga yang memiliki gangguan pernapasan menjadi kelompok yang paling rentan ketika kualitas udara memburuk. Ia menyebut kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA mengalami peningkatan di tengah kondisi udara yang tidak sehat.
Ancaman tersebut semakin serius karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober. Dalam kondisi lahan yang kering, pembakaran yang semula dianggap kecil dapat dengan cepat berubah menjadi kebakaran yang sulit dipadamkan.
“Kasus ISPA meningkat. Apapun yang Bapak dan Ibu bakar berpotensi meluas dan sulit dipadamkan karena semuanya kering kerontang,” kata Karolin.
Karena itu, pemerintah daerah meminta masyarakat menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran. Bukan hanya pembukaan lahan, pembakaran sampah rumah tangga pun diminta untuk dihindari selama kondisi kemarau ekstrem. “Jadi untuk sementara, bakar sampah rumah tangga pun tidak usah, apalagi membakar lahan. Tolong pahami situasi hari ini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Landak juga memperkuat sistem respons cepat dengan mendistribusikan mesin pompa air pemadam portabel atau mesin Robin beserta selang ke sejumlah wilayah. Peralatan tersebut ditempatkan di kantor camat agar bisa segera digunakan ketika warga atau relawan menemukan titik api.
Karolin mengatakan penempatan alat pemadam di wilayah terdekat merupakan bagian dari strategi memperpendek waktu respons. Pemerintah tidak ingin penanganan kebakaran harus menunggu peralatan datang dari pusat kabupaten di Ngabang.
“Alat pemadam ini saya titipkan dan standby di kantor Camat. Tujuannya agar responsnya jauh lebih cepat saat ada titik api, jangan sampai merembet ke perumahan warga dan tidak perlu menunggu bantuan jauh dari Ngabang,” kata dia.
Kepala desa dan relawan diminta segera berkoordinasi jika terjadi kebakaran. Peralatan tersebut dapat digunakan secara bersama-sama untuk memadamkan api sebelum meluas.
Karolin juga menyoroti peran perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Landak. Menurut dia, penanggulangan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat.
Perusahaan diminta memperkuat pencegahan dengan menyiapkan menara pemantau api, regu patroli, serta edukasi kepada masyarakat dan petani mandiri di sekitar wilayah konsesi.
Bagi Karolin, dukungan perusahaan tidak semestinya hanya berupa bantuan material. Pengetahuan mengenai pencegahan kebakaran dan pengelolaan perkebunan juga diperlukan agar masyarakat tidak mengulangi pola lama yang berisiko memicu Karhutla.
“Bantuan dari perusahaan itu jangan dipikir hanya soal uang, tapi ilmu pengetahuannya. Jangan sampai masyarakat masih menggunakan cara-cara lama yang memicu kebakaran,” tegasnya.
Ia menilai keberlangsungan usaha perkebunan berkaitan erat dengan kondisi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. “Perusahaan tidak akan bisa maju kalau masyarakat di sekitarnya tidak sehat dan tidak maju,” ujar Karolin.
Pernyataan Karolin mengenai Karhutla disampaikan di sela peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT Nusantara Sarana Alam (NSA) di Dusun Sibolapit, Desa Tembawang, Kecamatan Banyuke Hulu. Pabrik tersebut dirancang memiliki kapasitas pengolahan 15 ton tandan buah segar (TBS) per jam.
Kehadiran fasilitas pengolahan itu diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi petani mandiri dan kelompok plasma di tiga kecamatan di sekitar Banyuke Hulu. Salah satu manfaat yang ditargetkan adalah menekan biaya transportasi TBS menuju fasilitas pengolahan.
Namun, pembangunan industri perkebunan tersebut berlangsung bersamaan dengan tantangan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah daerah berharap pertumbuhan sektor sawit berjalan seiring dengan pengelolaan lingkungan dan pencegahan Karhutla.
Di tengah musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober, Pemkab Landak menilai koordinasi pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, relawan, dan perusahaan menjadi kunci. Targetnya sederhana: api harus dipadamkan sebelum membesar, dan asap jangan sampai kembali menjadi ancaman bagi kesehatan warga. (dRi)
