KalbarOke.com — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung digitalisasi Program Perlindungan Sosial. Langkah strategis ini ditujukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial, khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), berlangsung cepat, tepat, dan aman.
Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Jumat 4 Juli 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kesiapan infrastruktur digital nasional, termasuk penguatan sistem keamanan dan keandalan data.
“Kami sedang menguji ketahanan sistem terhadap lonjakan data besar, bersama BSSN. Ini penting agar distribusi bansos bisa berjalan mulus tanpa hambatan teknis,” ujar Meutya dalam pertemuan tersebut.
Salah satu andalan dalam digitalisasi ini adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) — platform yang mengintegrasikan data antarinstansi di tingkat pusat dan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPLP menjadi tulang punggung dalam memastikan arus data bansos tetap solid dan terlindungi dari potensi serangan siber.
Menteri Meutya juga mendorong seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk membuka akses terhadap data yang relevan. Menurutnya, akurasi data adalah kunci agar bantuan sosial tepat sasaran.
Senada dengan Meutya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan turut menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga. Ia menyebut bahwa digitalisasi bansos merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pelayanan publik.
“Saya minta kerja sama lintas instansi ini terus dikembangkan. Evaluasi juga harus dilakukan di setiap tahap agar program ini benar-benar memberikan dampak,” kata Luhut.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba yang mendampingi Menteri Meutya dalam pemaparan teknis sistem.
Dengan langkah ini, Kemkomdigi optimis digitalisasi bansos tak hanya mempercepat proses, tapi juga menciptakan keadilan sosial berbasis teknologi yang tangguh dan transparan. (r*/)
Artikel ini telah dibaca 36 kali
