KalbarOke.com – Pemerintah terus mempercepat agenda digitalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui program GovTech AI. Upaya ini dijalankan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan penerapan GovTech berbasis AI mampu memangkas beban birokrasi sekaligus mendorong efisiensi besar-besaran.
“Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp350 triliun hingga Rp400 triliun. Angka ini akan membantu pemerintah menekan defisit anggaran hingga tahun 2026,” ujar Luhut dalam konferensi pers, Rabu 27 Agustus 2025.
Kolaborasi Lintas Sektor
Wakil Ketua II Komite Percepatan Transformasi Digital sekaligus Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan percepatan transformasi digital hanya bisa tercapai melalui kolaborasi lintas sektor—mulai dari perencanaan, pembiayaan, pengadaan, hingga implementasi di lapangan.
“Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengawal kebutuhan teknis dalam penerapan GovTech AI, termasuk memastikan pemilihan teknologi yang paling tepat di tengah perkembangan teknologi global yang sangat cepat,” jelas Meutya.
Tugas Kominfo dalam GovTech AI
Dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Digital mendapat mandat untuk menangani: Infrastruktur digital pemerintahan, Aplikasi layanan publik berbasis digital, Koordinasi data nasional, serta Keamanan siber (bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN).
Langkah strategis ini diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus mengurangi praktik birokrasi yang berbelit. (*/)
Artikel ini telah dibaca 60 kali
