Sintang – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Sukiman menyatakan upaya pemerintah untuk menaikkan gaji aparatur desa belum ada anggarannya. Dia juga menyarankan agar permasalahan ini ditanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
“Itu nanti tanya Pak Presiden. Yang jelas anggarannya belum ada. Karena itu baru, dan belum masuk APBN. Dan teman-teman dari Komisi II juga sedang membahas itu,” jelasnya usai menghadiri Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0, di Gedung Pancasila Kabupaten Sintang, Kamis (7/1) Siang.
Sukiman mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur desa sudah cukup lama menjadi pembahasan di Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran. “Hanya soalnya sekarang APBN kita, yang jujur saja dari target penerimaan banyak yang tidak tercapai. Termasuk pajak, PNBP, migas, ekspor kita juga belum begitu membaik, pertumbuhan ekonomi kita belum stabil, nilai mata uang kita juga terhadap Dolar Amerika juga belum seperti yang diharapkan,” jelasnya.
Meski demikian, Sukiman akan tetap mendorong terwujudnya upaya tersebut. Hanya saja masih harus dikaji lagi. Karena masalah tingkat kesejahteraan aparatur desa bukan hanya terjadi di beberapa wilayah tetapi di seluruh Indonesia.
“Oleh karena itu, saya pikir ini akan menjadi kajian Kementrian Keuangan dan teman-teman dari instansi terkait. Pada prinsipnya kita sepakat, semakin anggaran yang diberikan kepada mereka cukup besar, dengan beban tanggung jawab yang cukup besar tentu dari segi penghargaan juga kepada mereka harus dipertimbangkan,” pungkasnya. (Zz)
Artikel ini telah dibaca 1635 kali
