KalbarOke.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah serius untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Harisson pada Rabu (27/8/2025), fokus utama pembahasan adalah “deviasi harga” atau selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang dianggap sebagai biang keladi penyalahgunaan.
Perbedaan Harga Memicu Masalah
Dalam rapat yang dihadiri oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi ini, Sekda Harisson menjelaskan bahwa selisih harga solar yang mencapai Rp4.700 (sekitar 69,12%) menjadi pemicu utama.
“Deviasi harga yang tinggi ini berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan, di mana BBM subsidi dialihkan kepada pihak yang tidak berhak,” ujar Harisson.
Menurutnya, permasalahan ini diduga sudah berlangsung lama dan menyebabkan kelangkaan di hampir semua bahan pokok. Untuk mengatasinya, tim yang dibentuk berdasarkan kerja sama dengan BPH Migas ini akan melakukan langkah-langkah konkret.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Sebagai tindak lanjut, tim pengendalian dan pengawasan akan fokus pada beberapa strategi:
1. Pengendalian Penyaluran: Memastikan penyaluran solar sesuai dengan alokasi yang ditetapkan di setiap daerah.
2. Pengawasan Efektif: Memperketat pengawasan melalui surat rekomendasi resmi dan penggunaan teknologi QR Code dan Kartu Kendali untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite.
3. SPBU Khusus Ekspedisi: Mengusulkan kepada BPH Migas agar ada SPBU khusus yang melayani kendaraan ekspedisi, seperti yang pernah diterapkan pada tahun 2014.
“Dengan dibentuknya tim ini, kami berharap dapat melakukan langkah-langkah yang efektif agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada konsumen yang berhak,” tegas Harisson.
Tim juga akan melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Gubernur, serta meminta arahan dari BPH Migas agar strategi yang diterapkan dapat berjalan maksimal.
Diharapkan, langkah-langkah ini dapat mengakhiri keluhan masyarakat mengenai kelangkaan BBM dan memastikan ketersediaannya merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 29 kali
