Pemkot Pontianak Bidik Tanah yang Dikuasai Oknum, Bahasan Juga Soroti Pemerataan Air Bersih

Pemkot Pontianak mengajukan empat Ranperda ke DPRD, termasuk penertiban aset tanah yang diduga dikuasai pihak lain dan penambahan modal Perumda Tirta Khatulistiwa untuk memperluas layanan air bersih. Foto: dok prokopim

KalbarOke.com – Sejumlah tanah milik Pemerintah Kota Pontianak diduga telah dikuasai pihak lain. Pemerintah kini berencana menginventarisasi dan menertibkan aset tersebut melalui regulasi baru yang tengah diajukan kepada DPRD Kota Pontianak.

Persoalan aset daerah itu menjadi salah satu perhatian Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Selain penertiban aset, pemerintah juga menyoroti kebutuhan pemerataan jaringan air bersih melalui penguatan permodalan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Bahasan mengatakan, keempat Ranperda tersebut diajukan untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Empat rancangan itu meliputi pencabutan aturan tentang lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

“Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan nantinya diimplementasikan demi kepentingan masyarakat,” ujar Bahasan seusai rapat paripurna, Selasa (17/11/2026).

Dalam Ranperda pengelolaan barang milik daerah, Bahasan mengungkapkan masih terdapat aset tanah pemerintah yang diduga telah ditempati atau dikuasai sejumlah pihak. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan kembali status dan pemanfaatan aset tersebut. Inventarisasi dan evaluasi akan dilakukan sebelum langkah penertiban ditempuh sesuai ketentuan hukum.

“Aset-aset Pemerintah Kota Pontianak ini cukup banyak. Ada juga aset tanah yang ternyata sudah diduduki oleh beberapa oknum masyarakat. Ini akan kita evaluasi, inventarisasi, dan tertibkan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Meski demikian, Bahasan mengingatkan agar penertiban tidak dilakukan secara gegabah. Pemerintah harus memastikan status kepemilikan aset sekaligus memperhatikan hak-hak masyarakat yang mungkin berkaitan dengan lahan tersebut.

“Penertiban tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai upaya mengamankan aset pemerintah justru melanggar atau mengambil hak-hak warga,” tegasnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Pemkot Pontianak adalah pemerataan akses air bersih. Melalui Ranperda penambahan penyertaan modal daerah, pemerintah ingin memperkuat kemampuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam meningkatkan pelayanan.

Bahasan mengatakan, dukungan permodalan harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan mendapatkan persetujuan DPRD. Namun, penambahan modal tidak boleh berhenti pada penguatan keuangan perusahaan. Pemerintah juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas pengolahan air baku, pelayanan pelanggan, serta perluasan jaringan perpipaan.

Menurut Bahasan, pemerataan akses air bersih masih menjadi pekerjaan rumah karena jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah secara merata di 29 kelurahan di Pontianak.

“Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain perluasan jaringan, persoalan tarif air minum juga masuk dalam perhatian pemerintah. Bahasan menyebut kemungkinan penyesuaian tarif masih dalam tahap kajian dan telah menjadi bagian dari konsultasi publik.

Ia menegaskan, kebijakan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggan. Masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan tidak terbebani oleh kenaikan tarif. “Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ungkapnya.

Bahasan berharap pembahasan empat Ranperda bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Bagi pemerintah kota, pengamanan aset daerah dan penguatan perusahaan air minum merupakan dua pekerjaan yang harus memberikan hasil nyata. Aset pemerintah perlu terlindungi dan dikelola secara tertib, sementara investasi pada layanan air bersih harus berujung pada semakin luasnya akses masyarakat terhadap air layak. (*/)