KalbarOke.com – Gangguan penerbangan akibat kabut asap di Bandara Singkawang memunculkan pertanyaan tentang peran wakil rakyat dalam mengawasi pelayanan publik. Pengamat transportasi intermoda Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani Alqadrie, mempertanyakan langkah konkret anggota DPRD Kota Singkawang, khususnya Messy Tandora dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam mengawal persoalan tersebut.
Syarif menyampaikan kritik itu pada Minggu, 25 Oktober 2026. Ia menilai komitmen politik untuk bekerja dan melayani masyarakat perlu dibuktikan melalui tindakan yang bisa diketahui dan dievaluasi publik.
Sorotan tersebut muncul setelah Messy mengunggah pernyataan di akun Facebook yang menyebut PKB Singkawang hadir di tengah masyarakat, siap bekerja, dan melayani dengan tulus untuk menjadi solusi bangsa.
Pernyataan itu dipertanyakan Syarif karena, menurut dia, masyarakat masih membutuhkan kejelasan mengenai penanganan persoalan pelayanan penerbangan di Bandara Singkawang. “Kalau memang siap melayani dengan tulus, buktikan melalui tindakan nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” ujar Syarif.
Syarif menyoroti posisi Messy sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Singkawang yang membidangi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia mempertanyakan apakah legislator tersebut telah meminta penjelasan kepada pihak bandara, maskapai penerbangan, maupun Wali Kota Singkawang mengenai gangguan operasional dan dampaknya terhadap penumpang.
Menurut Syarif, persoalan bandara tidak cukup menjadi bahan perbincangan ketika gangguan penerbangan terjadi. DPRD, kata dia, perlu menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk mendorong evaluasi pelayanan dan meminta informasi yang jelas bagi masyarakat.
Ia juga meminta agar hasil pengawasan, jika telah dilakukan, disampaikan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui langkah yang telah ditempuh dan tindak lanjut yang direncanakan.
Bagi Syarif, gangguan penerbangan bukan sekadar persoalan jadwal perjalanan. Masalah tersebut berkaitan dengan kepastian perjalanan, kualitas pelayanan, keselamatan, dan kepentingan masyarakat yang menggunakan transportasi udara.
Karena itu, ia menilai komunikasi antara pengelola bandara, maskapai, pemerintah daerah, dan wakil rakyat perlu berjalan secara terbuka agar persoalan yang berdampak terhadap penumpang dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Syarif turut mempertanyakan komitmen Ketua DPC PKB Kota Singkawang, Karmayadi, yang sebelumnya menyampaikan harapan agar kepemimpinannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Syarif, pernyataan mengenai kebermanfaatan partai perlu diikuti program dan hasil kerja yang dapat diukur. Ia berharap kader PKB yang duduk di DPRD mampu menunjukkan kontribusi dalam mengawal persoalan pelayanan publik di daerah.
Ia juga meminta Karmayadi menjelaskan apakah partai telah mendorong kadernya di DPRD untuk meminta keterangan dari pihak terkait dan menyampaikan hasil pengawasan kepada masyarakat. “Masyarakat tidak hanya membutuhkan kata-kata yang terdengar baik, tetapi bukti kerja yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Syarif.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut diarahkan pada kesesuaian antara pernyataan politik dan tindakan nyata. Menurut dia, publik berhak menilai kinerja wakil rakyat berdasarkan langkah yang dilakukan selama menjalankan amanah jabatan.
Syarif juga menyinggung informasi yang menyebut Messy berpeluang menjadi calon Wali Kota Singkawang pada masa mendatang. Namun, informasi mengenai peluang politik tersebut belum disertai konfirmasi dari Messy dalam bahan pemberitaan ini.
Ia berpendapat bahwa rekam jejak dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD semestinya menjadi salah satu ukuran untuk menilai kesiapan seorang pejabat publik mengemban tanggung jawab yang lebih besar.
Hingga Senin, 26 Oktober 2026, Karmayadi dan Messy Tandora belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang dikirimkan awak media melalui WhatsApp, menurut keterangan dalam bahan pemberitaan.
Awak media disebut telah mengirimkan 11 poin pertanyaan untuk memperoleh klarifikasi mengenai komitmen pelayanan kepada masyarakat dan penanganan persoalan operasional Bandara Singkawang.
Kepada Karmayadi, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah kesediaannya mendorong kader PKB di DPRD agar menyampaikan hasil pengawasan dan tindak lanjut persoalan bandara secara terbuka. Adapun kepada Messy, awak media meminta penjelasan apakah ia pernah meminta keterangan kepada pihak otoritas bandara mengenai gangguan penerbangan akibat kabut asap.
Ia juga dimintai keterangan mengenai kemungkinan koordinasi dengan maskapai terkait pembatalan penerbangan dan penanganan penumpang terdampak, serta komunikasi dengan Wali Kota Singkawang mengenai evaluasi operasional bandara.
Belum adanya jawaban hingga berita ini disusun tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Messy atau Karmayadi tidak pernah melakukan langkah pengawasan. Konfirmasi diperlukan untuk memastikan tindakan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, dan hasilnya.
Syarif menyatakan pihaknya tetap membuka ruang bagi keduanya untuk memberikan klarifikasi. Ia menilai keterbukaan pejabat publik dalam menjawab pertanyaan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Persoalan Bandara Singkawang pun menjadi pengingat bahwa pengawasan pelayanan publik membutuhkan informasi yang transparan, koordinasi antarlembaga, dan penjelasan yang dapat diuji masyarakat. Pada akhirnya, publik memerlukan kejelasan mengenai masalah yang terjadi sekaligus langkah konkret yang telah ditempuh untuk menanganinya. (Rin)
