KalbarOke.com – Pemerintah resmi memulai uji coba sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). Program ini menjadi langkah awal transformasi digital layanan publik dengan memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, menjelaskan bahwa bansos dipilih sebagai fokus awal karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kenapa di bansos? Karena ini akan sangat berdampak. Selama ini banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Dengan transformasi digital berbasis DPI, penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran,” ujar Tubagus di Pendopo Bupati Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena dikenal sebagai daerah dengan ekosistem digital yang sudah maju dan sering menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain.
Melalui skema baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik. Untuk masyarakat yang tidak memiliki ponsel, pemerintah menyiapkan 167 Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan 25 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu pendaftaran di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng.
“Dengan pendekatan people-centric, masyarakat bisa langsung menginisiasi pendaftaran tanpa perantara. Bantuan akan lebih cepat, tepat, dan transparan,” lanjut Tubagus.
Uji coba ini menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data itu akan menjadi bahan evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menilai digitalisasi bansos akan semakin memudahkan masyarakat.
“Kalau sebelumnya harus ke dinas sosial atau desa, kini cukup daftar online. Tinggal foto, verifikasi, dan data langsung masuk sistem. Upaya digital ini juga dikembangkan bersama dinas lain agar bansos lebih tepat sasaran,” kata Joko.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ikut meninjau langsung uji coba dan memberikan penjelasan kepada warga. Ia menegaskan bahwa pendaftaran bukan berarti langsung mendapat bantuan, melainkan akan dievaluasi lebih lanjut oleh Kementerian Sosial.
“Yang merasa membutuhkan bansos segera mendaftar. Kalau tidak punya handphone, akan dibantu teman-teman PKH,” imbau Ipuk.
Salah satu warga Kelurahan Lateng, Nani Restiowati (50), mengaku terbantu dengan kemudahan sistem baru ini. “Saya ke sini ingin mengaktifkan IKD dan daftar bansos. Karena kurang paham, jadi dibantu pendamping PKH,” ujarnya.
Hingga pukul 16.45 WIB, tercatat 541 Kepala Keluarga (KK) sudah berhasil mendaftar, terdiri dari 367 KK di Desa Kemiren dan 174 KK di Kelurahan Lateng. (*/)
