KalbarOke.com – Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai rencana, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada Januari 2025 yang mencapai 29,6 persen. Adapun realisasi pembiayaan utang mencapai Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 23,7 persen dari target.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan,” kata Juda. Menurut dia, disiplin fiskal dan strategi adaptif diperlukan agar pembiayaan tetap menopang stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah.
Sebagian besar pembiayaan utang, kata Juda, bersumber dari pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid.
Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara sepanjang 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat 2,2 kali. Sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara, rata-rata bid to cover ratio dalam tiga lelang awal mencapai 3,8 kali. Di sisi lain, rata-rata tertimbang yield hasil lelang dinilai tetap terjaga pada level yang stabil.
“Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik. Ke depan, stabilitas pasar SBN akan terus dijaga melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan otoritas moneter Bank Indonesia,” ujar Juda.
Untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp203 triliun pada 2026. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan pada sektor pertanian dan pangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau,” kata Juda menutup pernyataannya. (*/)
