KalbarOke.com — Pembangunan Kalimantan Barat tak cukup hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Dunia usaha didorong mengambil peran lebih besar melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Pesan itu mengemuka dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Juli 2026.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan 47 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan program sosial perusahaan dengan arah pembangunan daerah agar manfaatnya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Hadir dalam forum itu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fathoni, Direktur Pendapatan Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Bank Kalbar menjadi salah satu perusahaan yang menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi tersebut. Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi mengatakan perseroan ingin menempatkan CSR bukan hanya sebagai kewajiban perusahaan, melainkan bagian dari upaya mendorong perubahan sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat.
Menurut dia, Bank Kalbar memiliki posisi strategis karena tidak hanya bergerak sebagai lembaga jasa keuangan, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat dan daerah tempat perusahaan beroperasi.
“Bank Kalbar berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung berbagai program pembangunan melalui CSR yang selaras dengan arah pembangunan daerah,” kata Rokidi dalam forum tersebut.
Komitmen itu diwujudkan melalui sejumlah program yang menyasar kebutuhan masyarakat. Bank Kalbar selama ini menjalankan program beasiswa pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan kendaraan pengangkut sampah, pembangunan dan pengembangan rumah ibadah, hingga bantuan modal bagi pelaku usaha mikro.
Program-program tersebut diarahkan agar manfaat CSR tidak berhenti pada pemberian bantuan. Pendidikan diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dukungan terhadap UMKM memperkuat ekonomi masyarakat, sedangkan bantuan lingkungan menjadi bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih bersih dan layak huni.
Pendekatan itu sejalan dengan gagasan bahwa CSR dapat menjadi investasi sosial. Ketika program perusahaan dirancang berdasarkan kebutuhan daerah, manfaatnya berpotensi memberikan dampak lebih panjang dibandingkan bantuan yang bersifat sesaat.
Forum TSBLP/CSR Kalimantan Barat juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan. Dengan melibatkan 47 perusahaan, program tanggung jawab sosial diharapkan dapat lebih terarah dan menghindari tumpang tindih kegiatan.
Bagi Bank Kalbar, keterlibatan dalam pembangunan daerah merupakan bagian dari identitas perusahaan sebagai bank milik masyarakat Kalimantan Barat.
Melalui semangat “Bank Kite, Punye Kite”, Bank Kalbar menyatakan akan terus memperkuat kontribusinya melalui program yang berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan kebutuhan publik lainnya.
Pembangunan Kalimantan Barat pada akhirnya bukan hanya soal seberapa besar anggaran yang tersedia. Tantangannya adalah memastikan setiap sumber daya yang dimiliki pemerintah dan dunia usaha dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di titik itulah kolaborasi pemerintah dan perusahaan menjadi penting: CSR tidak berhenti sebagai seremoni penyerahan bantuan, tetapi menjadi bagian dari investasi sosial untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri, lingkungan yang lebih baik, serta ekonomi Kalimantan Barat yang lebih tangguh. (*/)
