KalbarOke.com – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dirancang cukup tangguh untuk merespons gejolak global, termasuk eskalasi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan menekan pasar keuangan. Hal itu ia sampaikan dalam Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Juda, APBN disusun dengan tiga prinsip utama, yakni prudent, disiplin, dan fleksibel. Prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal, kata dia, tercermin dari defisit anggaran yang dijaga di bawah 3 persen serta rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas undang-undang sebesar 60 persen.
“APBN kita didesain prudent dan disiplin. Defisit dijaga di bawah 3 persen, debt to GDP ratio sekitar 40 persen,” ujar Juda.
Aspek fleksibilitas, lanjut dia, memberi ruang bagi pemerintah untuk memanfaatkan cadangan fiskal sebagai bantalan ketika terjadi guncangan global, baik dari sisi belanja maupun penerimaan negara. “Kalau terjadi shock global, kita punya buffer fiskal untuk meredam dampaknya,” kata dia.
Terkait potensi lonjakan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah, Kementerian Keuangan secara rutin melakukan stress test terhadap berbagai skenario global. Dalam nota keuangan, pemerintah juga menyertakan analisis sensitivitas indikator makroekonomi.
Juda menjelaskan, setiap kenaikan 1 dolar AS pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. Sementara pelemahan rupiah Rp100 terhadap dolar AS berdampak sekitar Rp0,8 triliun pada defisit, dan kenaikan imbal hasil (yield) 0,1 persen dapat menambah beban sekitar Rp1,9 triliun. Meski begitu, hasil stress test menunjukkan defisit tetap terjaga.
“Pada skenario yang cukup plausible, defisit masih di bawah 3 persen dan rasio utang tetap aman,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga memperkuat ketahanan fiskal melalui diversifikasi sumber pendanaan. Juda menyebut Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan obligasi global senilai USD 4,5 miliar ekuivalen—sekitar Rp72 triliun—dalam denominasi euro dan renminbi. Imbal hasil obligasi tersebut berada di kisaran 2–3 persen untuk renminbi dan 4–5 persen untuk euro.
“Ini menunjukkan kepercayaan pasar global masih sangat baik terhadap Indonesia,” kata Juda.
Di sisi investasi, pemerintah kini memperkuat peran investasi domestik melalui entitas baru, Danantara. Jika sebelumnya investasi pemerintah tercermin langsung dalam APBN, kini sebagian dialihkan melalui Danantara sebagai bagian dari pengelolaan makroekonomi nasional.
“Danantara sekarang menjadi bagian dari macroeconomic management Indonesia,” ujar Juda.
Ia menambahkan, belanja APBN saat ini difokuskan pada konsumsi pemerintah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Sementara pembiayaan investasi semakin banyak dilakukan melalui Danantara dan dukungan investasi asing. Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis keseimbangan fiskal tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (*/)
