KalbarOke.Com — Sorotan terhadap konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan terus bergulir. Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdussalam Shohib atau yang akrab disapa Gus Salam, menilai pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada NU merupakan langkah yang baik, dengan catatan wajib dikelola secara profesional dan transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Salam usai menggelar agenda silaturahmi bersama jajaran pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Kalimantan Barat. Pertemuan ini dipusatkan di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hidayah, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (6/7/2026) malam.
Gus Salam mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk memiliki rasa husnuzon atau berprasangka baik bahwa pemerintah sesungguhnya memiliki niat yang mulia, terutama dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi serta kemandirian kelembagaan organisasi NU ke depan. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa seluruh rantai prosesnya harus dilakukan dengan landasan kaidah yang tepat.
“NU ini didirikan dan dilandasi oleh hujah fikih serta keilmuan yang kuat. Oleh karena itu, langkah strategis seperti menerima konsesi tambang harus memiliki hujah fikih yang jelas dari ruang ikhtilaf (khilaf). Jika memang diputuskan diterima, maka penerimaannya harus berlandaskan keilmuan tersebut, termasuk bersiap dengan segala konsekuensinya,” ujar Gus Salam di hadapan pengurus NU se-Kalbar.
Cucu pendiri NU ini merinci, sedikitnya ada tiga aspek transparansi mutlak yang wajib dipenuhi sejak awal agar pengelolaan tambang ini tidak memicu polemik moral:
1. Transparansi Permodalan: Harus jelas status modalnya dan bagaimana hubungannya dengan NU. Apakah secara kelembagaan NU bertindak sebagai pemilik saham terbesar, ataukah justru hanya dikuasai oleh individu-individu tertentu.
2. Transparansi Pengelolaan: Operasional tambang harus diserahkan kepada tenaga profesional, ahli, dan berpengalaman di bidangnya. Terlebih, industri pertambangan mengemban tanggung jawab lingkungan (environmental responsibility) yang besar, sehingga mitigasi dampak kerusakan alam harus terukur jelas.
3. Transparansi Distribusi Hasil: Alokasi keuntungan yang diperoleh harus dibuka secara gamblang kepada publik. Berapa hasil yang didapat dan digunakan untuk kepentingan apa saja, baik di tingkat PBNU, maupun distribusinya ke tingkat PWNU dan PCNU demi penguatan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kelembagaan.
“Jika semua tahapan ini berjalan dengan transparan, maka pengelolaan tambang ini tidak akan memicu kontroversi, baik di internal warga NU maupun di mata eksternal masyarakat luas,” tegas Gus Salam.
Paparan visioner dari Gus Salam ini mendapat respons positif dan apresiasi tinggi dari tuan rumah, KH. Muhammad Isma’il Ghofur. Pimpinan Ponpes Darul Hidayah Rasau Jaya yang juga menjabat sebagai Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Barat ini menyatakan dukungannya setelah mendengarkan langsung arah pemikiran sang calon ketum.
“Setelah bertemu langsung dan mendengarkan seluruh paparannya, kami semakin tambah yakin tentang sosok beliau. Gus Salam ini, selain memiliki integritas kepribadian yang matang, keturunan nasab yang jelas, serta keturunan guru, juga termasuk sosok yang sangat meyakinkan untuk melanjutkan program-program strategis di PBNU,” tutur KH. Muhammad Isma’il Ghofur mantap.
Agenda silaturahmi yang berlangsung hangat ini menjadi momentum penting bagi jajaran pengurus PWNU dan PCNU se-Kalimantan Barat dalam menyerap gagasan kepemimpinan baru yang mengedepankan nilai-nilai keilmuan pesantren, akuntabilitas organisasi modern, serta kemandirian ekonomi umat yang selaras dengan kelestarian lingkungan.
Ringkasan Berita:
- Calon Ketum PBNU Gus Salam menggelar silaturahmi bersama jajaran PWNU dan PCNU se-Kalbar di Ponpes Darul Hidayah, Rasau Jaya, Kubu Raya, Senin (6/7/2026) malam.
- Gus Salam meminta rencana penerimaan konsesi tambang oleh PBNU wajib didasari oleh hujah fikih yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
- Ia menekankan tiga pilar tata kelola tambang NU yang wajib transparan, yakni kejelasan kepemilikan modal institusi, profesionalisme pengelolaan lingkungan, serta pemerataan distribusi hasil ke daerah.
- Rais Syuriyah PWNU Kalbar KH. Muhammad Isma’il Ghofur menyatakan keyakinannya terhadap kapasitas kepemimpinan Gus Salam setelah mendengarkan paparan visi misinya secara langsung.
- Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi NU yang dikelola secara modern tanpa menabrak koridor etika dan moralitas organisasi keagamaan.
