KalbarOKe.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta penjelasan menyeluruh dari jajaran direksi BPJS Kesehatan terkait ketahanan keuangan program jaminan kesehatan nasional. Ia mengingatkan adanya proyeksi lama yang menyebut potensi kolaps pada 2026 jika tidak ada langkah fundamental.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. “Saya ingat beberapa tahun lalu disampaikan bahwa tanpa intervensi serius, keuangan BPJS Kesehatan bisa kolaps pada 2026. Saya ingin dijelaskan ketahanannya sampai kapan,” ujar Charles.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah terkait suntikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat arus kas BPJS Kesehatan. Menurut dia, hingga kini belum ada kejelasan mengenai pencairan dana tersebut.
“Kelanjutannya sampai mana? Apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk membantu kondisi keuangan BPJS Kesehatan?” kata dia.
Tak hanya soal keuangan, Charles juga menyoroti nasib sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan sejak awal tahun. Ia menilai terdapat perbedaan interpretasi kebijakan di lapangan, sehingga sebagian besar peserta tidak dapat mengakses layanan kesehatan sebagaimana mestinya.
“Yang kita pahami, mereka tetap berhak mendapatkan layanan gratis yang dibiayai pemerintah. Tapi di lapangan, yang diakui hanya sebagian kecil, terutama pasien kategori katastropik,” ujarnya.
Charles mendesak direksi BPJS Kesehatan untuk memaparkan secara rinci data reaktivasi peserta, termasuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, hingga peserta yang dibiayai pemerintah daerah (PBPU-Pemda).
Ia juga menyinggung dampak kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap penurunan kepesertaan aktif. Menurutnya, banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar iuran warga akibat berkurangnya anggaran. “Banyak bupati mengeluhkan kesulitan membayar iuran PBPU-Pemda karena pemotongan TKD,” kata Charles.
Di akhir pernyataannya, ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjamin seluruh masyarakat Indonesia melalui BPJS Kesehatan sebenarnya tidak terlalu besar dibanding program lain. Berdasarkan perhitungannya, sekitar Rp113 triliun per tahun sudah cukup untuk menjamin seluruh peserta non-pekerja secara aktif.
Namun, ia menilai pemerintah saat ini memiliki prioritas anggaran lain yang lebih besar, sehingga sektor kesehatan belum mendapat porsi optimal. “Kebutuhan dasar rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kami berharap ini menjadi perhatian, termasuk dampak pemotongan TKD terhadap akses layanan kesehatan,” ujar Charles.
Ia menambahkan, target kepesertaan aktif 100 persen akan sulit tercapai jika kebijakan fiskal pusat tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah. “Kita semua ingin tidak ada warga yang tidak bisa berobat. Tapi kita harus cari solusi bersama,” kata dia. (*/)
