KalbarOke.Com – Komisi III DPR RI menyambangi markas Polda Kalimantan Barat dalam rangka kunjungan kerja reses, Jumat (25/07). Namun, bukan sekadar kunjungan biasa, pertemuan ini menjadi momen penting bagi Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto untuk membeberkan gambaran utuh tantangan keamanan di Bumi Khatulistiwa, termasuk menyoroti kebutuhan anggaran yang mendesak.
Di hadapan Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Irjen Pol Pipit Rismanto tidak hanya memaparkan kondisi geografis dan demografis Kalbar yang luasnya mencapai 14,68 juta hektare dengan 5,6 juta penduduk, tetapi juga langsung menyoroti isu-isu krusial. Mulai dari perkebunan sawit dan pertambangan ilegal (PETI), penyalahgunaan subsidi migas dan pupuk, hingga penyelundupan barang dan orang (termasuk kasus TPPO) di wilayah perbatasan. Tak ketinggalan, kejahatan konvensional dan narkoba yang merajalela melalui “jalur tikus” dari Malaysia turut menjadi perhatian serius.
Yang menarik perhatian adalah pengungkapan Kapolda terkait anggaran. Meski Polda Kalbar mengelola anggaran Rp 1,45 triliun untuk tahun 2025, dengan realisasi serapan 50,27% hingga pertengahan tahun, Irjen Pol Pipit Rismanto menegaskan bahwa dana tersebut masih memerlukan tambahan!
“Dukungan anggaran tambahan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan tugas kepolisian,” tegas Kapolda. Ia secara spesifik menyebut pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara yang krusial untuk personel dan masyarakat, serta anggaran perjalanan dinas yang vital untuk mobilitas personel dalam menjaga keamanan di wilayah yang begitu luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Dalam sesi yang turut dihadiri Kajati Kalbar, Kepala BNNP Kalbar, dan Wakapolda Kalbar ini, Irjen Pol Pipit juga menjelaskan pendekatan penegakan hukum yang kini mengedepankan Restorative Justice (RJ), selaras dengan kebijakan hukum progresif.
Meskipun menghadapi tantangan besar, Polda Kalbar menunjukkan kinerja impresif. Mereka mencatat penurunan signifikan gangguan Kamtibmas dan angka kejahatan pada periode Januari–Juli 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Prestasi ini bahkan diganjar penghargaan nasional dari KPK dan Kementerian ATR/BPN atas penanganan Tipikor, TPPO, dan konflik pertanahan.
“Dukungan dari legislatif melalui evaluasi dan masukan strategis menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Polri dalam menciptakan keamanan, keadilan, dan penegakan hukum yang berintegritas di Bumi Khatulistiwa,” pungkas Kapolda Kalbar. Kunjungan Komisi III DPR RI ini menjadi bukti pentingnya sinergi lintas lembaga demi keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Indonesia. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 307 kali
