KalbarOke.Com – Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Kalimantan Barat resmi melantik pengurus periode 2025-2030 pada Jumat (25/7/2025). Dalam acara yang dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, fokus utama IKAL di bawah kepemimpinan Brigjen Pol (Purn) Rudi Trenggono terungkap jelas: memerangi perang ideologi di media sosial yang menggerus nilai-nilai kebangsaan.
Ketua DPD IKAL Kalbar yang baru dilantik, Brigjen Pol (Purn) Rudi Trenggono, menyatakan bahwa periode kepengurusannya akan memprioritaskan konsolidasi internal dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Ini bukan tanpa alasan. Rudi menyoroti bahwa tantangan nasionalisme di era digital telah bergeser, dengan media sosial menjadi medan utama “perang ideologi.”
“Perang ideologi sekarang dimainkan di media sosial,” tegas Rudi. Ia menyadari bahwa pendekatan konvensional tak lagi efektif untuk menjangkau generasi Alpha dan Z. Oleh karena itu, IKAL Kalbar akan mengadopsi metode kekinian, seperti edukasi melalui media sosial, diskusi interaktif, dan kegiatan berbasis komunitas, untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila yang menurutnya mulai terkikis.
Rudi juga berkomitmen untuk masuk ke lingkungan sekolah dan ruang publik guna membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara yang relevan. Selain itu, IKAL berencana membuat kajian akademis untuk memberikan saran kebijakan kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan potensi para alumni Lemhannas yang berasal dari berbagai latar belakang profesi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyambut baik pelantikan pengurus baru IKAL. Ia berharap IKAL dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan masukan konstruktif, khususnya terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Krisantus secara tegas menyoroti praktik ilegal dan menyatakan tekadnya untuk membersihkan mafia SDA yang merugikan masyarakat Kalimantan Barat, baik dari sektor minyak, hasil tambang, maupun hasil bumi lainnya. “Kita juga ingin bersungguh-sungguh dalam membersihkan praktik mafia SDA yang merugikan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kekayaan SDA Kalbar seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar objek eksploitasi. Krisantus berharap investor di Kalimantan Barat menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap provinsi, memastikan bahwa kekayaan yang didapat juga dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Dengan kolaborasi antara IKAL yang fokus pada penguatan ideologi kebangsaan di era digital dan pemerintah provinsi yang gencar memberantas praktik ilegal di sektor SDA, diharapkan Kalimantan Barat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga integritas nasional di tengah berbagai tantangan. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 88 kali
