SAMBAS-Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam di Kabupaten Sambas harus berperan dalam membangun peradaban di masyarakat. Demikian salah satu penegasan yang terungkap dalam kuliah umum yang digelar HMI Cabang Sambas, di Hotel Pantura, di Sambas, Sabtu (29/6). Kuliah umum dalam rangka pelantikan pengurus HMI Cabang Sambas dan pengurus Korp HMI Wati (KOHATI).
“Ini (HMI Cabang Sambas) adalah rumah besar. Selain ada brand Mahasiwa dan Islam, juga ada brand Sambas menyertai. Maka nya jangan sekali kali merasa kerdil. Para aktivisnya harus selalu memiliki pemikiran dan gagasan besar,” ujar Mursalin, yang menjadi keynote speaker. “Malah bukan hanya ikut berperan tapi juga merasa bertanggungjawab dalam membangun dan memajukan peradaban di daerah ini,” tegasnya.
Selain aktivis HMI, acara pelantikan juga dihadiri para alumni HMI dan sejumlah stakeholder yang ada di Kabupaten Sambas. Diantaranya Forkompinda, Organisasi Kemasyaratan, Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan. Salah satu Wakil Ketua Bidang Pengurus Besar HMI dari Jakarta yang datang langsung melantik Pengurus HMI Cabang Sambas, di Hotel Pantura Sambas kemarin tersebut.
Menurut Mursalin dalam kuliah umumnya, peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam kemajuan peradaban bisa dilakukan melalui pemikiran maupun terlibat langsung mengiprahkan diri di tengah masyarakat. Termasuklah menyampaikan kontrol atau kritik sosial kepada Pemerintah, adalah merupakan bagian dari kepedulian. “Jangan takut untuk saling mengingatkan. Sampaikan saja masukan atau kritik yang membangun kepada Pemkab,” tukasnya.
Melihat potensi intelektual yang dimiliki HMI, Mursalin berkeyakinan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Sambas mampu diberikan. Misalnya terkait pengembangan ekonomi syariah, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, penanganan TKI asal Kabupaten Sambas yang bekerja di luar negeri yang rerata secara adiministrasi masih banya yang illegal, dan berbagai gagasan lainnya.
“Bila perlu HMI Cabang Sambas mampu membuat konsep APBD setiap tahun untuk disampaikan ke Eksekutif dan Legislatif. Tentu adalah APBD yang berpihak kepada rakyat, mengutamakan kepentingan pembangunan orang banyak, dan mura akhirnya tentu mampu menyejahterakan masyarakat,” ujar Direktur PonTV yang juga Wakil Ketua Bidang Kominfo Majelis Wilayah KAHMI Kalbar ini optimis.(jar/awr)
Artikel ini telah dibaca 2371 kali
