KalbarOke.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini merupakan bagian dari strategi menuju kemandirian dan swasembada garam nasional berbasis kawasan industri modern.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor pendukung seperti PLN, BPN, Kejaksaan, dan masyarakat, KKP menargetkan peningkatan produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl di atas 97 persen.
“Keterlibatan semua pihak menjadi kunci sukses. Kami sudah menjalin kerja sama strategis, termasuk dengan BPN NTT dan PLN, demi kelancaran program ini. Garam bukan hanya komoditas, tapi komponen penting dalam ketahanan pangan dan industri nasional,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A. Koswara dalam siaran resmi, Senin 28 Juli 2025.
Koswara menegaskan, pendekatan industrialisasi berbasis kawasan yang efisien akan menciptakan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan petambak garam, serta memperpendek rantai pasok.
Dibangun Bertahap Hingga 2027
Kawasan K-SIGN dirancang seluas ±13.000 hektare dan akan dikembangkan dalam tiga tahap hingga tahun 2027. Terdapat 10 zona produksi dengan fasilitas lengkap, mulai dari pabrik pengolahan, laboratorium, jalan produksi, hingga dermaga distribusi. Pengembangan tahap pertama akan dimulai di Zona 1 seluas 1.192 hektare.
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan ini akan didukung mekanisasi panen, washing plant, hingga sistem laboratorium kualitas. “Kami menargetkan produksi garam dengan kadar NaCl di atas 97 persen untuk memenuhi standar industri pangan dan kimia,” jelasnya.
Dukungan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyambut baik kehadiran K-SIGN dan menyatakan kesiapan daerahnya sebagai pusat produksi garam nasional. “Rote Ndao punya iklim dan potensi lahan ideal. Kami siap berkontribusi mewujudkan daerah ini sebagai lumbung garam nasional yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.
Proyek K-SIGN juga dirancang untuk menyerap ribuan tenaga kerja lokal, mulai dari petambak, tenaga produksi, buruh distribusi, hingga pekerja pascapanen.
Selain infrastruktur fisik, KKP juga menyiapkan skema kelembagaan dan model bisnis yang melibatkan PT Garam, BUMD, dan koperasi lokal dalam tata kelola kawasan. Legalitas lahan dan penyediaan infrastruktur dasar kini tengah difinalisasi bersama BPN dan PLN.
Pembangunan K-SIGN sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya industrialisasi sektor kelautan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis ekonomi biru. (*/)
Artikel ini telah dibaca 21 kali
