PONTIANAK, KB1- Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie menyebutkan pendapatan pajak untuk pertambangan di Kalbar masih rendah. Permasalahannya, banyak perusahaan di mana kantornya bukan di Kalbar, tetapi berada di Jakarta.
“Jadi pajak penghasilan sebagian besar diterima oleh Jakarta. Januari tahun depan akan ditata ulang perizinan tambang di Kalbar,” tuturnya.
Pemprov saat ini sedang mencari persoalan ini untuk dicarikan jalan solusinya. Apalagi selama ini bupati yang memberikan izin lokasi tambang bahkan telah dicatat KPK untuk di Kalbar penerimaan negara dari sektor pertambangan masih rendah dari perizinan yang dikeluarkan.
Setelah dilakukan pendataan, ternyata perusahaan tambang yang beroperasi di Kalbar tidak memiliki alamat di Kalbar. Hampir sebagian alamat perusahaan tersebut berada di Jakarta. Hal ini yang mempersulit bagi daerah untuk menghitung berapa besarnya pajak yang harus bayar kepada daerah.
“Karena sistem negara kita demikian, di manapun alamat perusahaan itu berada ternyata bagi hasil dihitung di alamat setempat. Sehingga pendapatan kita kurang sebab pajak penghasilan sebagian besar diterima oleh Jakarta,”katanya.
Ia pun meminta kementrian agar tidak melepaskan semuanya kepada daerah dan harus bekerja sama melakukan pendataan ulang dan membimbing agar perusahaan tambang segera untuk melakukan kepatuhannya kepada negara melalui daerah asal di mana dia menambang. (sai/01)
Artikel ini telah dibaca 1367 kali
