KalbarOke.com – Terhentinya pelayanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, sejak 2 November 2026 mulai memunculkan kekhawatiran terhadap aktivitas masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Mobilitas orang dan barang terganggu, sementara akses sosial, termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan, ikut terdampak.
Pemerintah Kabupaten Sambas bersama TNI-Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kini mencari jalan agar pelayanan di pintu perbatasan tersebut segera kembali normal.
Persoalan itu dibahas dalam kunjungan kerja Forkopimda Kabupaten Sambas di Ruang VIP PLBN Aruk, Sabtu, 7 November 2026. Pertemuan dipimpin Bupati Sambas H. Satono dan dihadiri Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo, Dandim 1208/Sambas, Kajari Sambas, perwakilan Korem 121/ABW, pengelola PLBN, unsur TNI, pemerintah kecamatan, serta tokoh adat dan masyarakat.
Perselisihan terkait pemeriksaan Bea Cukai pada 2 November menjadi latar belakang terhentinya pelayanan. Dalam pertemuan tersebut, Satono meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan tanggung jawab bersama agar persoalan tidak berlarut-larut.
Salah satu langkah yang didorong Bupati Sambas adalah penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara pengelola PLBN Aruk dengan unsur CIQS dan pemangku kepentingan lainnya.
Kesepakatan itu diharapkan memperjelas pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab setiap instansi dalam menjalankan pelayanan di kawasan perbatasan.
Satono menegaskan PLBN Aruk merupakan aset negara sekaligus pintu gerbang Indonesia yang memiliki arti penting bagi masyarakat. Karena itu, penghentian pelayanan tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan antarlembaga.
Dampaknya menyentuh kehidupan warga yang bergantung pada jalur perlintasan tersebut, mulai dari mobilitas orang dan barang hingga aktivitas ekonomi dan kebutuhan sosial. Selain mendorong kesepakatan antarlembaga, unsur TNI menyatakan kesiapan memperkuat pengamanan di kawasan PLBN Aruk.
Korem 121/ABW menyampaikan telah menempatkan 80 personel untuk menjaga situasi tetap kondusif. TNI juga mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen terkait ikut menjaga keamanan kawasan perbatasan sebagai simbol kedaulatan negara.
Dalam pertemuan itu, TNI-Polri bersama Muspika Sajingan Besar dan masyarakat menyatakan kesiapan memberikan jaminan keamanan bagi petugas. Dukungan tersebut diharapkan membuat petugas dapat kembali menjalankan pelayanan tanpa gangguan.
Dukungan pembukaan kembali PLBN juga disampaikan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sajingan Besar, tokoh adat, serta pengurus organisasi TBBR. Mereka menilai keberadaan PLBN sangat dibutuhkan sebagai jalur perlintasan orang dan barang sekaligus akses sosial masyarakat. Setelah pertemuan, Forkopimda meninjau fasilitas mesin X-Ray di kawasan PLBN Aruk.
Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo melalui Kasihumas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono menyatakan Polri mendukung penyelesaian persoalan melalui koordinasi dan komunikasi seluruh pihak. Menurut dia, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting agar pelayanan publik di kawasan perbatasan dapat kembali berjalan.
Polres Sambas, kata dia, siap bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, pengelola PLBN, tokoh adat, dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan PLBN Aruk harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Koordinasi antarpemangku kepentingan juga diharapkan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Meski sejumlah langkah telah disepakati, normalisasi pelayanan PLBN Aruk masih membutuhkan penyelesaian persoalan antarlembaga. Penyusunan MoU dan jaminan keamanan bagi petugas menjadi bagian dari upaya membuka kembali akses perbatasan yang penting bagi kehidupan warga Sajingan Besar dan sekitarnya. (*/)
