KalbarOke.com – Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dirancang untuk mendukung agenda pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global. Hal ini disampaikan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR, Jumat 15 Agustus 2025.
“Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB, dengan pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Prabowo.
APBN 2026 disusun dengan fleksibilitas tinggi untuk merespons dinamika global, sekaligus menjaga kredibilitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan penguatan inovasi pembiayaan.
Presiden menegaskan pajak akan menjadi instrumen keadilan sosial. Wajib pajak yang mampu akan berkontribusi lebih besar, sementara kelompok kurang mampu tetap mendapat bantuan. Insentif fiskal diberikan secara terukur untuk mendukung sektor strategis tanpa mengganggu iklim investasi.
Pengelolaan sumber daya alam juga menjadi perhatian, dengan fokus pada produktivitas dan efisiensi guna memberikan nilai tambah maksimal bagi rakyat. Setiap rupiah belanja negara harus berdampak nyata pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan perbaikan layanan publik.
“Ke depan, belanja pusat dan transfer ke daerah akan menjadi satu kesatuan. Subsidi energi dan bansos akan semakin tepat sasaran, berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Prabowo.
Dalam pembiayaan, pemerintah akan mengembangkan skema kreatif, memanfaatkan peran Danantara, serta melibatkan sektor swasta. Rasio utang dan defisit dijaga tetap aman untuk menghindari beban fiskal berlebih.
Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 6,9 persen, dan kurs rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Pengangguran diharapkan turun ke 4,44–4,96 persen, kemiskinan 6,5–7,5 persen, dan rasio gini ke 0,377–0,380. Selain itu, Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,57, serta peningkatan kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal. (*/)
Artikel ini telah dibaca 30 kali
