KalbarOke.Com – Rapat paripurna di DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (26/8/2025) menjadi sorotan. Pasalnya, banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir saat Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait Raperda Perubahan APBD 2025.
Kehadiran para kepala OPD ini dinilai penting karena masukan, saran, dan kritik dari para anggota DPRD ditujukan langsung kepada tupoksi masing-masing dinas.
“Jawaban ini merupakan jawaban dari setiap OPD para kepala dinas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Krisantus.
Ia berharap jawaban tersebut dapat segera diimplementasikan. “Jangan sampai setelah dijawab tapi tidak dilaksanakan ke depannya,” tegasnya, menyindir ketidakhadiran para kepala OPD.
Pelabuhan Kijing Jadi Harapan Baru Ekonomi Kalbar
Dalam kesempatan itu, Krisantus juga menyoroti progres Pelabuhan Kijing. Menurutnya, pelabuhan tersebut sudah siap beroperasi dan hanya tinggal menunggu pemasangan crane dari pihak Pelindo.
“Tinggal Pelindo pasang crane maka ini sudah berfungsi,” jelasnya.
Beroperasinya Pelabuhan Kijing diharapkan bisa membawa dampak positif bagi Kalimantan Barat, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan pelabuhan ekspor yang memadai, dana bagi hasil (DBH) dari komoditas sawit dan tambang tidak lagi lari ke daerah lain.
Selain itu, beroperasinya pelabuhan ini akan memberikan efek berganda (multiplayer effect) yang signifikan, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Kalimantan Barat. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 147 kali
