KalbarOke.Com – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi pada Rabu (3/9/2025). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santun ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyuarakan beragam tuntutan kritis, dan mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Gubernur Norsan bahkan menyebut bahwa suara mahasiswa adalah kunci perubahan di Indonesia. “Jika mahasiswa turun, Insyaallah ditanggapi, meskipun tentu butuh proses,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi pengakuan atas peran penting gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyuarakan beberapa isu krusial.
Isu Lingkungan dan Kriminalisasi Masyarakat Adat
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah leluhurnya. Mereka mencontohkan kasus di Melawi, di mana lahan kampung adat ditetapkan sebagai taman nasional. Tuntutan ini menjadi seruan keras untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Tuntutan Terkait Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja
Aksi juga menyoroti kelemahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pasal-pasal yang dianggap merugikan hak-hak buruh. Mahasiswa meminta revisi, khususnya pada Pasal 59 yang dinilai melemahkan perlindungan pekerja, dan Pasal 88 yang membuat penetapan upah menjadi tidak pasti. Mereka juga mengusulkan besaran pesangon 25 kali upah sebagai bentuk perlindungan yang lebih layak.
DBH yang Tidak Adil dan Kesejahteraan Guru
Mahasiswa menilai pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalbar sangat tidak adil. Sebagai salah satu penyumbang komoditas sawit terbesar di Indonesia, Kalbar hanya mendapatkan persentase kecil, sementara dampak ekologisnya ditanggung oleh daerah. Selain itu, mereka menyoroti masalah kesejahteraan guru, mulai dari gaji yang rendah hingga ketidakmerataan jaminan kesehatan dan pensiun.
Tanggapan Gubernur: Komitmen dan Sinergi
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Norsan menjanjikan beberapa langkah konkret. Ia menyebut banyak tuntutan mahasiswa sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Terkait pendidikan, ia mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan di APBD Kalbar sudah melebihi 20%, dialokasikan untuk pembangunan sekolah di pedalaman dan peningkatan kompetensi guru.
Norsan juga setuju bahwa Kalbar perlu mendapatkan porsi DBH yang lebih besar. Ia mengatakan, “Secara regional, kami sudah berupaya berkali-kali mengadakan pertemuan agar daerah penghasil tambang diberikan pembagian yang lebih besar.”
Di akhir pertemuan, Norsan menegaskan dukungan agar aparat bertindak humanis saat menghadapi demonstrasi, serta berharap mahasiswa dapat terus menjadi agen perubahan yang positif. “Saya optimis, 10 tahun ke depan saya yakin ada adik-adik yang duduk di sini,” pungkasnya, menunjukkan harapannya akan lahirnya pemimpin baru dari kalangan mahasiswa. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 35 kali
