PONTIANAK, KB1 – Aktivis Walhi Kalbar Hendrikus Adam menilai tata kelola hutan yang tidak tepat akan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan yang lebih parah. Sebab menyebabkan hutan alam menjadi kawasan yang terancam. Dalam permasalahan ini, pemerintah dianggap sebagai pihak yang memiliki peran paling besar dalam melaksanakan tata keloloa hutan.
“Seharusnya pemberian izin pembukaan hutan harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem,” katanya kepada kalbarsatu.com, Jumat (19/12/2014).
Menurut dia, tanpa melalui pertimbangan ekosistem maka memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi. Maka pemerintah menjadi pihak yang paling berperan penting untuk mencegah terjadinya pembukaan hutan secara tidak tepat. “Kita meminta pemerintah memperketat pemberian izin usaha pembukaan hutan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tata kelola hutan yang baik tidak lepas dari kebijakan yang tepat dan akurat dengan realitas di lapangan. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan karena hutan adalah sumber daya alam yang sangat rawan diekspolitasi. “Keberadaan hutan di Kalbar terus terancam setiap harinya,” sesalnya. (Tan/02)
Artikel ini telah dibaca 1424 kali
