KalbarOke.Com — Temuan ulat di dalam paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa SD Negeri 01 Teluk Pakedai menuai sorotan tajam. Insiden ini memicu kekhawatiran serius dari orang tua murid dan masyarakat terkait kualitas, kebersihan, serta keamanan pangan yang disajikan untuk para peserta didik.
Sebab, terlepas dari spekulasi apakah peristiwa tersebut merupakan aksi sabotase atau murni kelalaian teknis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai tetap harus dievaluasi dan menerima tindakan tegas sesuai hasil pemeriksaan independen. Hal ini memperlihatkan adanya celah lemah dalam rantai pemeriksaan, pengolahan, pengemasan, hingga pengawasan sebelum makanan sampai ke tangan siswa.
Sekretaris KNPI Teluk Pakedai, Jamalludin Yunus, mempertanyakan efektivitas dan standar pengawasan yang diterapkan di lapangan oleh pengelola dapur SPPG.
“Berapa banyak petugas pengelolaan makanan di setiap dapur SPPG yang ada? Dengan jumlah petugas yang seharusnya memadai, masih bisa terjadi hal demikian. Apakah ini bukan karena kelalaian petugas terkait? Jangan hanya menyampaikan kemungkinan adanya sabotase sebelum persoalan ini benar-benar diusut,” ujar Jamalludin.
Jamalludin menilai kontaminasi benda asing seperti ulat dalam makanan anak sekolah merupakan masalah krusial yang tidak boleh dianggap sepele atau dicarikan pemakluman.
“Ini bukan hal kecil. Kalau sampai ulat bisa lolos ke makanan anak sekolah, berarti ada yang harus diperbaiki dalam sistemnya. SPPG tidak boleh berlindung di balik alasan apa pun tanpa melakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Ia mendesak dilakukannya investigasi transparan dan menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok—mulai dari proses pengadaan bahan baku, pencucian, pengolahan masakan, pemeriksaan akhir (quality control), pengemasan, hingga tahapan distribusi. Jika terbukti ada unsur kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus dikenakan sanksi tegas sesuai aturan.
“Kalau memang terbukti lalai, jangan hanya meminta maaf. Harus ada tindakan nyata, termasuk evaluasi total dan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab,” tambah Jamalludin.
Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis untuk memastikan potensi kontaminasi terdeteksi sejak awal. Jika dugaan sabotase benar terjadi, hal itu harus dibuktikan secara objektif dan tuntas melalui prosedur hukum. Namun, jika sabotase tidak terbukti, dugaan kelalaian pengolahan tidak boleh diabaikan.
Jamalludin memungkasi bahwa program nasional MBG menyangkut kesehatan serta keselamatan generasi muda, sehingga standar kebersihan dan keamanan pangan wajib menjadi prioritas mutlak seluruh pemangku kepentingan.
“Yang paling penting, kejadian serupa tidak boleh terulang. Keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi tanggung jawab utama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG,” pungkasnya.
Ringkasan Berita:
- Makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SDN 01 Teluk Pakedai ditemukan tercemar ulat, memicu kecaman warga.
- Sekretaris KNPI Teluk Pakedai Jamalludin Yunus meminta pengelola SPPG tidak buru-buru melemparkan alasan sabotase sebelum ada hasil pemeriksaan resmi.
- KNPI mendesak adanya evaluasi menyeluruh pada rantai pengolahan makanan, mulai dari bahan baku, pencucian, hingga distribusi.
- Jamalludin menuntut sanksi tegas bagi pihak yang terbukti lalai demi menjaga keselamatan dan kualitas gizi anak sekolah.
- Pengawasan berlapis (multi-tier inspection) dinilai krusial agar insiden kontaminasi makanan tidak terulang kembali di masa depan.
