KalbarOke.com — Indonesia mempercepat langkah menempatkan karbon biru sebagai pilar utama transisi iklim nasional. Arah kebijakan ini menguat setelah penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) Kedua Indonesia, sekaligus menjelang perhelatan UNFCCC COP31 di Antalya, Antalya.
Dorongan percepatan karbon biru mendapat dukungan luas dari pembuat kebijakan, peneliti, lembaga keuangan, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil. Mereka menyerukan penguatan kebijakan, penyelarasan tata kelola, serta kesiapan pembiayaan agar implementasi karbon biru berjalan sistematis dan terukur.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, Indonesia menjadi rumah bagi sekitar 17 persen ekosistem karbon biru global, meliputi mangrove, lamun, dan rawa payau. Wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total luas nasional menjadi fondasi ekonomi biru yang diperkirakan bernilai US$ 1,3 triliun, sekaligus menegaskan pentingnya solusi iklim berbasis laut.
Momentum ini mengemuka dalam Ocean Climate Dialogue 2026 yang digelar pekan ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Climateworks Centre, bekerja sama dengan The Conversation Indonesia. Dialog tersebut mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menjembatani sains, tata kelola, pengetahuan akar rumput, serta regulasi dan instrumen keuangan agar karbon biru bergerak dari ambisi kebijakan menuju implementasi konkret.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan Indonesia memiliki peluang strategis memimpin pengembangan karbon biru di tingkat global. “Integrasi isu kelautan ke dalam agenda iklim nasional dan global dapat memperkuat diplomasi iklim kelautan Indonesia. Namun, kepemimpinan itu mensyaratkan penyelarasan kelembagaan, kebijakan terintegrasi, dan pembiayaan yang terkoordinasi,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Ary Sudjianto. Ia menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan karbon biru dengan NDC Kedua Indonesia agar kontribusinya terhadap target penurunan emisi—31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional—dapat terukur dan akuntabel.
Diskusi panel lintas kementerian dan lembaga perencanaan menyoroti kesenjangan antara ketersediaan data ilmiah dan kesiapan proyek karbon biru di lapangan. Lembaga keuangan dan mitra pembangunan menilai kepastian regulasi, landasan sains yang kuat, serta instrumen pembiayaan yang sesuai menjadi prasyarat untuk membuka investasi dan meningkatkan skala proyek.
Para perencana nasional juga menyerukan perlunya peta jalan yang jelas untuk menyelaraskan kebijakan, pembiayaan, dan implementasi di berbagai level pemerintahan. Tantangan utama yang masih membayangi mencakup koordinasi lintas sektor, keterbatasan data terstandar, serta kapasitas implementasi daerah yang belum merata.
Berbagai peluang dan tantangan itu dibahas dalam panel bertajuk Menjembatani Sains, Kebijakan, dan Pembiayaan untuk Meningkatkan Skala Karbon Biru bagi Transisi Iklim dan Ekonomi Biru Indonesia. Forum tersebut menegaskan Indonesia berada di titik krusial aksi iklim berbasis laut. Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut dan kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru berpotensi menjadi penggerak strategis pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dialog ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat sipil agar karbon biru benar-benar menjadi motor aksi iklim dan transisi ekonomi biru Indonesia ke depan. (*/)
