KalbarOke.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pengelolaan ekosistem karbon biru nasional dijalankan dengan prinsip high integrity. Pendekatan ini dinilai krusial agar manfaat iklim, sosial, dan ekonomi berjalan seimbang, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia dalam pengembangan pasar karbon nasional maupun global.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan pengembangan karbon biru harus terintegrasi dan berbasis sains, didukung tata kelola yang kuat serta sistem measurement, reporting, and verification (MRV) yang kredibel. “Perlindungan sosial dan lingkungan menjadi prasyarat agar kredibilitas program nasional tetap terjaga,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 13 Februari.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Workshop on High-Integrity Blue Carbon yang digelar KKP di Jakarta. Forum ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam merancang dan mengelola inisiatif karbon biru yang transparan dan berkelanjutan dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) nasional.
Workshop mempertemukan pejabat pimpinan tinggi dan tenaga teknis lintas unit di KKP bersama kementerian dan lembaga terkait, mitra pembangunan, serta organisasi internasional di bidang iklim, ekosistem pesisir, dan pasar karbon. Forum ini diarahkan untuk menyatukan pemahaman teknis, pendekatan kebijakan, hingga kesiapan implementasi karbon biru.
Penguatan karbon biru juga diposisikan sebagai bagian strategis pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Indonesia, kata Koswara, memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu negara dengan ekosistem karbon biru terbesar di dunia. Mangrove dan padang lamun berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, menjaga ketahanan pesisir, keanekaragaman hayati, serta menopang ekonomi masyarakat pesisir.
Untuk itu, KKP mendorong penguatan kapasitas internal dan koordinasi lintas unit, termasuk pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Karbon Biru lintas Eselon I. Tim ini diharapkan memperkuat tata kelola sektor kelautan, mulai dari perencanaan, standardisasi metodologi, penguatan sistem MRV, penyusunan baseline dan target, hingga pelaporan karbon secara terintegrasi.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan karbon biru tidak boleh diposisikan semata sebagai instrumen ekonomi. “Karbon biru harus dibangun berbasis sains dan memberikan manfaat nyata bagi ekosistem serta masyarakat pesisir,” ujarnya, seraya mengaitkan dengan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim dalam RPJMN 2025–2029.
Aspek safeguards dan uji tuntas (due diligence) proyek karbon biru juga menjadi sorotan. Narasumber dari United Nations Office on Drugs and Crime dan Indonesia Ocean Justice Initiative menekankan pentingnya perlindungan sosial, transparansi tata kelola, serta pencegahan risiko dalam pengembangan proyek karbon biru.
Dalam sesi pembahasan global, GRID-Arendal menyoroti pentingnya integritas data, kejelasan tata kelola, dan kesesuaian dengan standar internasional untuk menjaga posisi Indonesia di pasar karbon global. Studi kasus dari Kenya Marine and Fisheries Research Institute dan Japan Blue Economy Association turut memperkaya diskusi, mulai dari pengukuran stok karbon padang lamun hingga pengembangan pasar karbon biru nasional.
Workshop ini diselenggarakan KKP bekerja sama dengan GRID-Arendal dan Yayasan Rekam Nusantara, serta didukung Norwegian Agency for Development Cooperation melalui Program Oceans for Development. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong keselarasan kebijakan dan praktik nasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam pengelolaan karbon biru yang kredibel dan berkelanjutan. (*/)
