KalbarOke.Com — Memasuki tahun kedua masa jabatannya, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memberikan atensi khusus terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sintang. Hal ini ditegaskannya saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran OPD Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati, Senin (23/2/2026).
Meski pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat stabil di atas rata-rata nasional, Gubernur menyoroti fakta bahwa IPM Kalbar yang berada di angka 72,09 masih menduduki peringkat terakhir di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan.
“Peningkatan IPM adalah tanggung jawab bersama. Saya berharap Pemkab Sintang proaktif mengoordinasikan langkah strategis hingga ke akar rumput,” tegas Gubernur Ria Norsan di hadapan Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, dan Wakil Bupati Florensius Ronny.
Gubernur mengungkapkan bahwa hambatan utama kenaikan IPM terletak pada sektor pendidikan. Tercatat sekitar 25 persen masyarakat Kalbar belum menyelesaikan jenjang SMA, di mana sebagian besar adalah kelompok usia produktif yang sudah terjun ke dunia kerja.
Sebagai solusi, Gubernur mendorong Pemkab Sintang untuk memperkuat jalur pendidikan non-formal. Ia meminta program Paket C dengan jadwal belajar yang fleksibel diperbanyak agar para pekerja tetap bisa mendapatkan ijazah setara SMA tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka.
“Meningkatkan IPM membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kita harus mempermudah akses pendidikan bagi mereka yang sudah bekerja,” tambahnya.
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk mempererat kolaborasi antara OPD kabupaten dan provinsi. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Sintang agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Ringkasan Berita
*Gubernur Ria Norsan memimpin dialog penguatan IPM bersama Pemkab Sintang pada Senin (23/2/2026).
*IPM Kalimantan Barat (72,09) saat ini berada di peringkat terakhir di Pulau Kalimantan, memicu perlunya langkah strategis dari pemerintah daerah.
*Sektor pendidikan menjadi fokus utama karena 25% warga Kalbar usia produktif belum tamat jenjang SMA/sederajat.
*Gubernur menginstruksikan perluasan program pendidikan Paket C dengan sistem fleksibel untuk mengakomodasi masyarakat yang sudah bekerja.
*Kolaborasi lintas sektor dari tingkat desa hingga provinsi dianggap sebagai kunci utama dalam mendongkrak kualitas SDM di Kabupaten Sintang.
