KalbarOke.com – Kementerian Komunikasi dan Digital melantik 582 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari formasi umum sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik di era digital. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara hibrida dari kantor kementerian pada Rabu, 1 April 2026.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Imam Suwandi, menegaskan bahwa kehadiran PNS baru harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Sumpah jabatan harus dimaknai sebagai komitmen nyata. Layanan publik harus lebih cepat, responsif, dan akuntabel,” ujarnya.
Sebanyak 582 PNS tersebut telah melalui proses seleksi, masa kerja, serta pendidikan dan pelatihan dasar sebelum resmi diangkat. Mereka kini bertugas di berbagai unit kerja dengan tanggung jawab penuh dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Dalam konteks transformasi digital, peran aparatur negara tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan layanan pemerintah semakin mudah diakses secara digital. Hal ini mencakup percepatan layanan berbasis teknologi, peningkatan kualitas informasi publik, serta penguatan keamanan data masyarakat.
Imam menekankan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan dasar kepercayaan publik terhadap aparatur negara. “Setiap keputusan dan tindakan akan berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu, integritas menjadi kunci utama,” katanya, seraya juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, kejujuran, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Selain integritas, PNS dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta bekerja secara kolaboratif. Menurut Imam, peningkatan beban kerja harus dipandang sebagai bentuk kepercayaan dari negara yang harus dijawab dengan kinerja nyata. “Kalau diberi tanggung jawab lebih, itu artinya negara percaya. Jawab dengan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Kementerian menargetkan peningkatan kualitas layanan publik digital melalui pengangkatan PNS baru ini, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kami ingin setiap PNS bekerja cepat, tepat, dan akuntabel. Ukurannya jelas: apakah masyarakat merasa terbantu atau tidak,” kata Imam.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya mempercepat transformasi birokrasi menuju layanan publik yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*/)
