KalbarOke.com – Ketahanan sektor pertanian nasional kembali diuji di tengah dinamika global, termasuk potensi gangguan distribusi pupuk akibat ketegangan di Selat Hormuz. Namun pemerintah memastikan stok pupuk nasional tetap aman dan distribusinya kepada petani berjalan lancar.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kuatnya pengelolaan ekosistem pangan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. “Kita semua bisa tenang karena seluruh ekosistem pangan kita aman,” ujar Rahmad dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa, 7 April 2026.
Menurut Rahmad, pemerintah telah melakukan reformasi signifikan dalam tata kelola pupuk sejak 2025 melalui dua regulasi utama, yakni Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Kebijakan tersebut memangkas birokrasi distribusi pupuk sehingga petani dapat lebih cepat menebus kebutuhan mereka.
Selain itu, regulasi terbaru juga membuka ruang bagi PT Pupuk Indonesia untuk merevitalisasi pabrik dan meningkatkan efisiensi produksi. Dampaknya, harga pupuk menjadi lebih terjangkau setelah penurunan harga eceran tertinggi (HET) hingga 20 persen.
Kemudahan akses dan penurunan harga ini berimbas pada meningkatnya serapan pupuk oleh petani sepanjang 2025 hingga 2026. Rahmad menyebut kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan produksi pertanian nasional, yang tercermin dari naiknya penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
Dari sisi pasokan, ia memastikan stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,29 juta ton dengan seluruh pabrik beroperasi optimal. “Artinya tidak ada masalah dan kondisi ini akan terus dipertahankan,” kata dia.
Rahmad juga menyoroti pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur distribusi sekitar 30 persen pupuk dunia. Meski kawasan tersebut berpotensi mengalami gangguan, Indonesia dinilai tidak terdampak signifikan karena kemandirian industri pupuk yang telah dibangun sejak lama.
Sejumlah negara seperti Brasil, India, Australia, Thailand, hingga Amerika Serikat disebut mulai merasakan tekanan pasokan global. Sebaliknya, Indonesia tetap berada dalam kondisi relatif stabil.
Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia juga mendapat penugasan strategis untuk mendukung transisi energi menuju B50 melalui pembangunan dua pabrik metanol di Lhokseumawe dan Bontang. Saat ini, kebutuhan metanol nasional masih bergantung pada impor sekitar 1,5 juta ton per tahun dan berpotensi meningkat tanpa pembangunan fasilitas baru.
Rahmad menegaskan pupuk merupakan faktor kunci dalam produktivitas pertanian. Karena itu, kebijakan subsidi pupuk dinilai berbeda dengan subsidi konsumtif karena langsung mendorong produksi. “Jika serapan pupuk meningkat, maka produktivitas pertanian juga naik dan pada akhirnya membantu menjaga stabilitas inflasi,” ujarnya. (*/)
