KalbarOke.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban dapur penyedia makanan bergizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Instruksi tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian dan lembaga, serta para direktur utama BUMN, Rabu, 8 April 2026.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan Presiden secara tegas meminta dapur-dapur yang tidak memenuhi standar segera ditertibkan. “Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” ujar Nanik.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan penutupan sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG yang melanggar ketentuan. Pelanggaran tersebut antara lain memicu kejadian luar biasa (KLB), praktik mark up harga bahan baku, hingga monopoli pemasok.
Langkah tersebut mendapat dukungan langsung dari Presiden. “Bagus, lanjutkan terus,” kata Nanik menirukan respons Prabowo yang disertai acungan jempol.
Selain penertiban dapur, Presiden juga menekankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai pemberian bantuan tidak perlu diberikan kepada kelompok yang secara ekonomi mampu.
“Kalau anak-anak dari keluarga mampu, mereka tidak membutuhkan MBG karena sudah bisa mendapatkan makanan bergizi dari rumah,” kata Nanik menjelaskan arahan Presiden.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, BGN akan membentuk tim khusus guna menyisir penerima manfaat program MBG. Langkah ini dilakukan agar program tidak mubazir dan benar-benar berdampak pada perbaikan gizi masyarakat.
Presiden juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak dilakukan secara memaksa, baik kepada masyarakat mampu maupun sekolah yang merasa tidak membutuhkan. “Program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” ujar Nanik.
Menurut dia, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci keberhasilan program tersebut. BGN pun berkomitmen memperkuat pengawasan dan evaluasi agar implementasi MBG berjalan optimal. “Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata, khususnya bagi kelompok rentan,” kata Nanik. (*/)
