KalbarOke.com – Rendahnya rata-rata lama sekolah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Landak. Kondisi itu turut menahan laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga pemerintah daerah kini mempercepat upaya menghadirkan fasilitas pendidikan baru melalui program Sekolah Rakyat.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) mendatangi Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (13/7/2026), untuk menyerahkan dokumen usulan sekaligus mengawal realisasi pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Karolin mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Landak yang hingga kini masih berada pada angka 7,5 tahun.
“Harapan kami, dengan adanya Sekolah Rakyat, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Landak dapat meningkat. Saat ini masih 7,5 tahun sehingga IPM kami belum mengalami peningkatan yang signifikan,” ujarnya dalam audiensi.
Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemerintah Kabupaten Landak telah menyediakan lahan strategis di kawasan Kota Ngabang. Lahan yang sebelumnya berstatus hutan kota itu, kata Karolin, telah melalui proses perubahan fungsi dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia memastikan pemerintah daerah juga siap melakukan pematangan lahan agar proses pembangunan fisik dapat segera dimulai ketika usulan memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.
Tidak hanya menyiapkan lokasi pembangunan, Karolin menyebut calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat juga telah dipersiapkan melalui program Gerbang Asa, yang menyasar anak-anak putus sekolah agar kembali memperoleh akses pendidikan.
“Walaupun Sekolah Rakyat di Landak belum dibangun, calon siswanya sudah kami siapkan. Saat ini mereka kami tempatkan sementara di asrama,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Karolin turut mengajukan usulan revitalisasi sejumlah sekolah di wilayah pedalaman yang dinilai sudah tidak layak digunakan sebagai tempat belajar.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah bangunan sekolah milik Yayasan Katolik Santo Benediktus yang berdiri sejak 1984. Menurut Karolin, kondisi bangunan berbahan kayu itu telah mengalami penurunan kualitas sehingga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk dilakukan rehabilitasi.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat dan revitalisasi sekolah lama, Pemerintah Kabupaten Landak juga mengusulkan pembangunan kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) dalam satu lokasi.
Karolin berharap berbagai usulan tersebut dapat mempercepat pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Landak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan angka partisipasi dan lama sekolah masyarakat. (dRi)
