KalbarOke.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai lonjakan harga plastik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dapat menjadi momentum untuk mendorong penggunaan kemasan berbahan alami di Indonesia.
Menurut Puan, kenaikan harga plastik yang mencapai 30 hingga 80 persen hingga April 2026 tidak hanya berdampak pada biaya produksi, tetapi juga membuka peluang untuk beralih ke sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
“Meskipun plastik praktis digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu beban ekologinya sangat tinggi. Kenaikan harga ini bisa menjadi momentum menuju ekonomi hijau,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2026.
UMKM Paling Terdampak
Lonjakan harga plastik dipicu oleh gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik, di tengah ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor yang mencapai sekitar 60 persen.
Puan menyoroti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor makanan dan minuman, sebagai pihak yang paling terdampak. Selama ini, sektor tersebut sangat bergantung pada kemasan plastik sekali pakai. “Harga yang melonjak dan pasokan yang terbatas membuat pelaku usaha kecil semakin tertekan secara ekonomi,” ujarnya.
Dorong Kembali Kearifan Lokal
Sebagai solusi, Puan mendorong penggunaan kembali kemasan tradisional berbahan alami seperti daun pisang atau daun jati, yang dinilai lebih murah sekaligus ramah lingkungan. Ia mencontohkan praktik yang masih bertahan di sejumlah daerah, seperti di Jawa Tengah, di mana pedagang nasi liwet, gudeg, hingga mi lethek masih menggunakan daun sebagai pembungkus makanan.
Selain ramah lingkungan, kemasan alami juga dinilai memiliki nilai tambah. “Beberapa jenis makanan justru lebih tahan lama dan aromanya lebih harum jika menggunakan daun,” kata Puan. Penggunaan kemasan organik, menurut dia, juga dapat meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen karena unsur keunikan dan nilai tradisionalnya.
Dukung Agenda Lingkungan Global
Puan menilai langkah ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan.
Ia mengutip laporan United Nations Environment Programme (UNEP) yang menyebut sekitar 19 hingga 23 juta ton limbah plastik mencemari perairan dunia setiap tahun. Bahkan, setiap hari setara 2.000 truk sampah plastik dibuang ke laut, sungai, dan danau. “Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman sampah plastik terhadap ekosistem dan perubahan iklim,” ujarnya.
Perlu Dukungan Pemerintah
Meski demikian, Puan mengakui peralihan dari plastik ke bahan alami tidak bisa dilakukan secara instan. Ia mendorong langkah bertahap, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk konsumsi di tempat. Puan juga meminta pemerintah menyiapkan regulasi, sistem distribusi, serta sosialisasi yang matang untuk mendukung transisi tersebut.
Ia mendorong kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif, guna menghadirkan alternatif kemasan yang terjangkau bagi pelaku usaha.
“Jika sistemnya mendukung, bukan tidak mungkin kemasan organik bisa menggantikan plastik sekali pakai di masa depan,” kata Puan. DPR, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. (*/)
